11 Diperiksa, Kasus Satelit Kemenhan Naik ke Tahap Penyidikan

- Editor

Jumat, 14 Januari 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NasionalPos.com, Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) menaikkan status kasus proyek satelit Kementerian Pertahanan (Kemenhan) ke tahap penyidikan. Sebanyak 11 saksi telah diperiksa dalam kasus yang merugikan negara sebesar Rp800 miliar tersebut.

“Kita telah menyelediki terhadap kasus ini selama satu minggu, kita sudah memeriksa beberapa pihak,” kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Ardiansyah dalam konferensi pers, Jumat (14/1/2021).

Namun, Febrie tidak mengungkapkan siapa saja saksi yang telah diperiksa oleh tim penyelidik. Meski Febri menyebut bahwa seluruh saksi tersebut berasal dari pihak Kemenhan dan swasta.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Dari pihak swasta atau rekanan pelaksana maupun dari beberapa orang di Kementerian Pertahanan. Jumlah yang kita periksa ada 11 orang,” katanya.

Selain itu, tim penyelidik juga telah melakukan kordinasi dengan dan diskusi dengan pihak ahli dalam rangka melakukan pencarian alat bukti.

Adapun bukti-bukti yang telah diperoleh tim penyelidik dalam kasus ini berupa laporan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta beberapa dokumen lainnya.

“Selain itu juga didukung dengan dokumen yang lain, yang kita jadikan alat bukti seperti kontrak dan dokumen-dokumen lain dalam proses pelaksanaan pekerjaan itu sendiri,” katanya.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, pihaknya juga telah menemukan beberapa perbuatan melawan hukum, termasuk perencanaan proyek yang tidak dilakukan dengan baik.

Bahkan, lanjutnya, Kemenhan juga belum menganggarkan kontrak di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di tahun 2015.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap adanya potensi  kerugian negara sekitar Rp800 miliar terkait penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan proyek satelit Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada 2015 lalu. Untuk itu, Presiden Joko Diwowo telah memerintahkan untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

Baca Juga :   Putusan MK Di Selamatkan oleh Perppu Cipta Kerja

“Kementerian Pertahanan pada tahun 2015, melakukan kontrak dengan Avanti untuk melakukan sesuatu. Padahal, anggarannya belum ada. Anggarannya belum ada, dia sudah kontrak,” kata Mahfud dalam konferensi pers virtual, Kamis (13/1/2022).

Mahfud menjelaskan masalah ini bahwa  pada 19 Januari 2015 lalu, Satelit Garuda-1 telah keluar orbit dari Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur(BT). Sehingga hal itu terjadi kekosongan pengelolaan oleh Indonesia.

Lebih lanjut, Mahfud menuturkan berdasarkan peraturan International Telecommunication Union (ITU), negara yang telah mendapat hak pengelolaan akan diberi waktu tiga tahun untuk mengisi kembali Slot Orbit. Bila tak dipenuhi, hak pengelolaan Slot Orbit akan gugur secara otomatis dan dapat digunakan oleh negara lain.

Untuk mengisi kekosongan pengelolaan slot orbit itu, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika memenuhi permintaan Kementerian Pertahanan untuk mendapatkan hak pengelolaan Slot Orbit. Hal itu untuk membangun Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan).

“Kemhan kemudian membuat kontrak sewa Satelit Artemis yang merupakan floater (satelit sementara pengisi orbit) milik Avanti Communication Limited, pada tanggal 6 Desember 2015,” jelasnya.

Meski persetujuan penggunaan dari Kemkominfo baru diterbitkan tanggal 29 Januari 2016, Mahfud mengatakan Kemhan pada tanggal 25 Juni 2018 mengembalikan hak pengelolaan Slot Orbit itu kepada Kemkominfo.

Lalu, pada tanggal 10 Desember 2018, Kemkominfo mengeluarkan keputusan tentang Hak Penggunaan Filing Satelit Indonesia pada Orbit 123 derajat untuk Filing Satelit Garuda-2 dan Nusantara-A1-A kepada PT. Dini Nusa Kusuma (PT. DNK).

Baca Juga :   Pelayanan Air Bersih di Jakarta, Diminta Heru Agar Lebih Maksimal

“Namun PT. DNK tidak mampu menyelesaikan permasalahan residu Kemhan dalam pengadaan Satkomhan,” katanya.

Mahfud juga mengatakan Kemhan belum memiliki anggaran untuk keperluan membangun Satkomhan ketika melakukan kontrak dengan Avanti Tahun 2015.

Di sisi lain, Kemhan juga menandatangani kontrak dengan pihak Navayo, Airbus, Detente, Hogan Lovel, dan Telesat dalam kurun waktu Tahun 2015-2016 yang anggarannya dalam Tahun 2015 juga belum tersedia.

“Sedangkan di Tahun 2016, anggaran telah tersedia namun dilakukan self blocking oleh Kemhan,” ucap dia.

Merespons hal itu, Mahfud menjelaskan pihak Avanti menggugat di London Court of Internasional Arbitration. Pasalnya, Kemhan tidak membayar sewa satelit sesuai dengan nilai kontrak yang telah ditandatangani.

“Lalu, pada tanggal 9 Juli 2019, pengadilan arbitrase menjatuhkan putusan yang berakibat Negara telah mengeluarkan pembayaran untuk sewa Satelit Artemis, biaya arbitrase, biaya konsultan, dan biaya filing satelit sebesar Rp515 Miliar,” kata Mahfud.

Tak hanya itu, Mahfud mengatakan pihak Navayo telah menandatangani kontrak dengan Kemhan menyerahkan barang yang tidak sesuai dengan dokumen Certificate of Performance. Namun tetap diterima dan ditandatangani oleh pejabat Kemhan dalam kurun waktu 2016-2017.

Melihat hal itu, Mahfid mengatakan pihak Navayo mengajukan tagihan sebesar USD16 juta kepada Kemhan Namun pemerintah menolak untuk membayar. Sehingga Navayo menggugat ke Pengadilan Arbitrase Singapura.

“Berdasarkan putusan Pengadilan Arbitrase Singapura tanggal 22 Mei 2021, Kemhan harus membayar USD 20.901.209,00 kepada Navayo,” kata dia.

“Selain keharusan membayar kepada Navayo, Kemhan juga berpotensi ditagih oleh Airbus, Detente, Hogan Lovells dan Telesat, sehingga negara bisa mengalami kerugian yang lebih besar lagi,” tambah Mahfud. (*)

Berita Terkait

Kementerian PPPA Dampingi Korban Jaringan Internasional Pornografi Anak
Terkait Dengan Kasus Korupsi BTS Kemenkominfo, AGRAK Desak KPK Periksa Politisi Partai Nasdem
Tersangka Judi Bola SBOTOP Dilimpahkan Bareskrim Mabes Polri Ke Kejakgung
Tawuran Marak, Polres Metro Bekasi Bentuk Tim Khusus
Kejagung Tetapkan Lima Tersangka Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah
Dikonfirmasi Soal Penerimaan Uang, Bupati Sidoarjo Kabur
Bawaslu DKI Jakarta Telusuri Dugaan Politik Uang Caleg DPR di Tambora
KPK akan Verifikasi Laporan Dugaan Korupsi Pesawat Tempur
Berita ini 134 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 24 Februari 2024 - 19:21 WIB

Kementerian PPPA Dampingi Korban Jaringan Internasional Pornografi Anak

Kamis, 22 Februari 2024 - 23:09 WIB

Terkait Dengan Kasus Korupsi BTS Kemenkominfo, AGRAK Desak KPK Periksa Politisi Partai Nasdem

Kamis, 22 Februari 2024 - 12:09 WIB

Tersangka Judi Bola SBOTOP Dilimpahkan Bareskrim Mabes Polri Ke Kejakgung

Senin, 19 Februari 2024 - 19:26 WIB

Tawuran Marak, Polres Metro Bekasi Bentuk Tim Khusus

Sabtu, 17 Februari 2024 - 19:25 WIB

Kejagung Tetapkan Lima Tersangka Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah

Jumat, 16 Februari 2024 - 19:37 WIB

Dikonfirmasi Soal Penerimaan Uang, Bupati Sidoarjo Kabur

Selasa, 13 Februari 2024 - 21:04 WIB

Bawaslu DKI Jakarta Telusuri Dugaan Politik Uang Caleg DPR di Tambora

Selasa, 13 Februari 2024 - 19:36 WIB

KPK akan Verifikasi Laporan Dugaan Korupsi Pesawat Tempur

Berita Terbaru

Headline

Ragam Acara Perayaan Nyepi di Pura Aditya Jaya

Sabtu, 24 Feb 2024 - 18:51 WIB