Top News

KH. Ma’ruf Amin Tegaskan Ahok Tak Pantas Bocara Surat Al-Maidah 51

JAKARTA, NasionalPos – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin menegaskan bahwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak etis berbicara mengenai surah al-Maidah.

Pernyataan itu dilontarkan Kiai Ma’ruf menjawab pertanyaan Jaksa penuntut umum (JPU) dalam sidang kedelapan kasus dugaan penistaan agama di dalam gedung Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (31/1/2017).

Dalam sidang itu, JPU melontarkan pertanyaan terkait apakah keputusan dan sikap keagamaan yang dikeluarkan MUI terhadap kasus dugaan penistaan agama tidak memerlukan klasifikasi dari terdakwa Ahok.

Kiai Ma’ruf lantas menjawab bahwa MUI tidak memerlukan klasifikasi. Karena, pihaknya hanya berfokus pada ucapan dari Ahok mengutip surat Al Maidah ayat 51.

“Tidak perlu klarifikasi. Kami tidak perlu mengetahui niat dan maksudnya. Karena, yang kami garis bawahi hanya ucapannya,” tegas Kiai Ma’ruf.

Kiai Ma’Ruf mengatakan, saat Ahok berpidato di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016 lalu, Ahok tidak seharusnya mengutip surat Al-Maidah karena dinilai tidak etis dan proporsional. “Menurut kami, harusnya Pak Basuki tidak bicara al- Maidah karena memang bukan Muslim, tidak proporsional dan tidak etislah,” jelasnya.

Selanjutnya, Kiai Ma’ruf menjelaskan bahwa ia bersama empat komisi tidak perlu membahas keseluruhan dari isi pidato Ahok di Kepulauan Seribu karena tidak memiliki korelasi dengan satu kalimat Ahok yang diduga menistakan agama. “Kami anggap tidak perlu membahas seluruh pidato karena tidak ada korelasinya. Tapi kalau yang masih berkaitan dibahas” paparnya.

Kiai Ma’ruf menambahkan, pihaknya tidak mempermasalahkan jika surah al-Maidah ayat 51 dikutip oleh orang yang bukan ulama. Namun, yang memahami surah tersebut adalah ulama. “Yang paham adalah ulama,” katanya.

Dalam sidang Ahok kali ini, menghadirkan Dua saksi dari nelayan di Kepulauan Seribu, yaitu Zainudin alias Panel dan Saifudin alias Deni. Selanjutnya Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin dan Komisioner KPU DKI Jakarta, Dahlia Umar. Satu saksi lagi yaitu Ibnu Baskoro sebagai saksi pelapor.

Ahok dijerat dakwaan alternatif yakni Pasal 156a dengan ancaman lima tahun penjara dan Pasal 156 KUHP dengan ancaman empat tahun penjara.

Dalam Pasal 156 KUHP disebutkan barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4.500. (rid)

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terkini

To Top