Nasional

Ahok Kembali Jadi Gubernur, Mendagri Diskriminatif

JAKARTA, NaionalPos – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo seharusnya memberhentikan Basuki Tjhaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pasalnya, UU Pemda menyebutkan seorang kepada daerah yang berstatus terdakwa semestinya diberhentikan sementara.

”Tapi Mendagri menafsirkan harus ada putusan, tapi hemat saya terdakwa, bukan inkrah. Contohnya Ratu Atut (mantan gubernur Banten), tersangka diberhentikan, Ojang Sohandi (mantan bupati Subang) juga begitu,” katanya saat dihubungi, Jumat (10/2/2017) seperti dilansir dari Republika.co.id.

Jadi, pemberhentian sementara bukan dilihat pada kasusnya, tetapi dilihat dari status terdakwa dan dakwaannya. Begitu juga soal penahanan seorang tersangka, jika ancaman hukuman pidananya di atas lima tahun maka harus ditahan.

”Ahok kan dua pasal, ada empat tahun dan lima tahun. Itu ngotak-ngatik pasal, pasal mana digunakan,” ujarnya.

Karena itu, Asep menilai, status Ahok bergantung pada hakim, pasal mana yang akan digunakan. Sementara, Mendagri melihat dari dua aspek. Pertama, saat pilkada, seorang kepala daerah tidak boleh diberhentikan, agar pembangunan tidak berhenti. Kedua, Mendagri menyatakan menunggu vonis hakim terlebih dahulu.

”Ini tidak fair, diskriminatif. Lihat bagaimana Atut di Banten, Subang juga. Belum divonis sudah diberhentikan. Jadi di negeri ini mah bergantung penguasa. Mudah-mudahan dengan tekanan publik mendagri memperlakukan Ahok sama dengan yang lain,” kata dia. (rid)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terkini

To Top