Top News

Mendagri Melanggar Ketentuan Jika Tidak Berhentikan Ahok Sebagai Gubernur DKI

JAKARTA, NasionalPos – Pakar hukum tata negara Mahfud MD menilai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melanggar ketentuan jika bersikukuh tidak memberhentikan sementara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur DKI Jakarta pascahabis masa kampanye pada 11 Februari.

Tjaho beralasan masih menunggu tuntutan jaksa atas kasus penodaan agama dengan terdakwa Ahok.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menegaskan sudah jelas dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda), kepala daerah berstatus terdakwa diberhentikan sementara jika ancaman hukuman atas kasusnya paling singkat lima tahun.

“Itukan sudah sangat jelas di Pasal 83 ayat 1 bahwa seorang kepala daerah yang menjadi terdakwa, bukan menjadi tertuntut ya, yang sudah menjadi terdakwa itu diberhentikan sementara. Tidak ada pasal lain yang bisa menafikkan itu,” kata Mahfud di gedung KPK pada Kamis (9/2/2017).

Dalam pasal 83 dalam UU Pemda, yang menyebutkan kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara,  dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Karena itu, Mahfud menilai alasan yang dipakai Kemendagri bahwa harus menunggu tuntutan itu pun tidak masuk akal. Pasalnya, dalam dakwaan juga sudah jelas terkait ancaman pidana kepada Ahok.

“Kan dalam UU-nya jelas bunyinya, bukan tuntutan seperti dikatakan Mendagri. Mendagri katakan menunggu tuntutan. Lho di situ terdakwa, berarti dakwaan. Jadi tidak ada instrumen hukum lain,” tegasnya.

Mahfud menambahakan, pemerintah semestinya mencabut aturan tersebut jika pemerintah bersikeras tidak menonaktifkan sementara Ahok. Karena jika aturan masih sama, keputusan Mendagri tersebut adalah melanggar ketentuan. Namun, tentunya kata Mahfud, jika aturan dicabut maka ada konsekuensi yang akan ditanggung Pemerintah dengan kebijakan tersebut.

“Kalau memang mau, Ya cabut dulu pasal itu agar tidak melanggar hukum. Presiden boleh mencabut pasal itu, misalnya dengan hak subjektifnya, asalkan mau menanggung seluruh akibat politik dari pencabutan pasal itu,” katanya.

Seperti diketahui, Ahok sudah berstatus terdakwa dengan dakwaan dua pasal berbeda yakni pasal 156 atau pasal 156a dengan ancaman masing-masing empat dan lima tahun. (boi)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terkini

To Top