Megapolitan

Berstatus Terdakwa, Ahok Sertijab Saat Aksi 112

JAKARTA, NasionalPos – Saat perhatian masyarakat Jakarta tertuju pada Aksi Bela Islam 4 atau 112 hari ini (Sabtu, 11/2/2017), ternyata di Balaikota digelar acara serah terima jabatan (Sertijab) Gubernur DKI dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat.

Ahok dan Djarot kembali menjadi pimpiman Jakarta pasca cuti kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.

Sertijab itu dilaksanakan di Balai Agung, Balai Kota Jakarta. Bersama Pelaksana Tugas (Plt) DKI Jakarta Soemarsono. Bahkan, Ahok-Djarot sempat mengelilingi tempat kerja yang telah ditinggalkan kurang lebih tiga bulan.

Tampak Ahok tiba lebih dahulu di Balaikota dibandingkan Djarot yang tiba sekitar pukul 15.30 WIB.

Ahok tersenyum mengenakan batik berwarna cokelat, sedang Djarot mengenakan batik berwana hitam dipadukan garis berwarna merah.

Kedatangan keduanya pun disambut langsung Plt Gubernur DKI Jakarta Soemarsono.

Untuk diketahui, memasuki masa kampanye Pilkada DKI, Ahok – Djarot yang kembali maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur mengajukan cuti tiga bulan lalu.

Soemarsono, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri pun diangkat sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta.

Namun,  sejumlah kalangan menilai Ahok tak boleh kembali memangku jabatan Gubernur DKI pasca cuti kampanye berakhir. Mengingat, status Ahok sebagai terdakwa kasus penistaan agama.

Bahkan, DPR mengancam akan menggunakan hak angket jika Preisden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak mengeluarkan surat pemberhentian sementara terhadap Basuki T Purnama (Ahok) selaku gubernur DKI Jakarta.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Almuzzammil Yusuf menyatakan, tak ada alasan untuk mengembalikan Ahok ke status semua sebagai Gubernur DKI Jakarta. Karena, Ahok telah berstatus terdakwa dalam kasus dugaan penodaan agama dan itu sesuai pada Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Aturan penonaktifan ini terutama mengacu pada Pasal 83 ayat 1, 2, dan 3 pada UU tersebut.

“Kami telah banyak menerima kajian dan aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat, tokoh masyarakat, dan para pakar tentang pengabaian pemberhentian terdakwa Ahok dari jabatan gubernur DKI oleh presiden. Karena itu, DPR dapat menggunakan fungsi pengawasannya melalui hak angket terhadap pelaksanaan Pasal 83 ayat 1, 2, dan 3 UU Pemda tersebut,” papar anggota Fraksi PKS itu di Jakarta, Sabtu (11/2/2017).

Ditambahkannya, jika berpijak pada ketiga ayat di pasal tersebut, presiden berkewajiban mengeluarkan surat keputusan tentang pemberhentian sementara terhadap Ahok sampai keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrach). Aturan ini berlaku bagi gubernur berstatus terdakwa yang diancam pidana lima tahun berdasarkan register perkara di pengadilan. (rid)

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terkini

To Top