Politik

PKB Setuju, Usulan Hak Angket Soal Ahok Makin Kencang

JAKARTA, NasionalPos – Usulan hak angket terkait pelantikan kembali Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Gubernur DKI Jakarta terus bergulir kencang. Setelah Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), kini Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pun setuju pengajuan hak angket tersebut.

Politikus PKB, Lukman Edy bahkan menyatakan akan mendorong tiga hak angket sekaligus. Selain pelantikan Ahok, juga terkait Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) efek di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“Sekalian aja kita usul tiga hak angket. Kalau cuma satu kami tidak mau tanda tangan. Ini supaya Pilkada-pilkada 2018 dan 2019 tidak ada lagi persolan-persoalan yang sama terulang lagi,” tegas Lukman Edy di DPR, Senin (13/2/2017).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini menambahkan, pihaknya akan berusaha untuk menawarkan usulan tersebut kepada rekannya yang ada di Komisinya. Itu dilakukannya agar hak angket tidak hanya fokus pada satu masalah pemberhentian Ahok yang sudah menanyandang terdakwa kasus penisaatn agama beberapa waktu lalu.

Menurutnya, tidak hanya Pilkada di DKI Jakarta saja yang banyak masalah. Sejauh ini setidaknya ada beberapa daerah yang mendapatkan perlakukan yang berbeda dari KPU itu sendiri.

Sebelumnya, PKS mengancam akan mengajukan hak angket jika Mendagri tidak segera memberhentikan sementara Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Senada dengan itu, Fraksi Partai Demokrat pun sepakat akan mengajukan hak angket terkait pelantikan kembali Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta. karena, Ahok masih berstatus terdakwa.

”Fraksi PD dipastikan akan menggulirkan hak angket terkait pelantikan kembali Ahok (menjadi Gubernur DKI). Dan, kami pastikan akan masuk ke DPR. Ini akan memenuhi persyaratan minimal 25 orang minimal dua fraksi,” tegas Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan di Jakarta, Senin (13/2/2017).

Syarief menjelaskan, untuk mendapatkan 25 orang tidaklah sulit. Apalagi, Fraksi Demokrat memiliki 61 orang anggota DPR ditambah fraksi PKS yang menginisiasi wacana tersebut. Namun begitu, dirinya berharap fraksi partai lain juga bisa ikut dalam mengusulkan angket tersebut. Mengingat, masalah ini menyangkut penegakan hukum, karena da potensi pelanggaran hukum berat.

Menurut Syarief, pelantikan Ahok tersebut terdapat potensi pelanggaran UU Pemda, di mana seorang kepala daerah yang sudah terjadi terdakwa harus diberhentikan sementara. Hal itu juga berlaku bagi sejumlah kepala daerah yang sudah jadi terdakwa yang langsung diberhentikan.

Usulan hak angket makin deras setelah Ahok kembali menjabat Gubernur DKI Jakarta saat masa cuti kampanyenya belum berakhir. AHok serah terima jabatan (sertijab) dengan Plt Gubernur DKI, Soemarsono  saat aksi 112 digelar di Masjid Istiqlal pada Sabtu (11/2/2017) kemarin. Padahal, hari saat itu, masa kampanye Pilkada DKI masih berlangsung. Artinya masa cuti kampanye Ahok – Djarot juga belum berakhir.  (rid)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terkini

To Top