Megapolitan

KIPP Jakarta Minta SK KPU DKI 57 Dicabut Karena Potensi Kecurangan

JAKARTA, nasionalpos –  Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta tentang diperbolehkannya Penggunaan Surat keterangan (Suket) dalam menyampaikan hak suara di TPS bagi calon pemilih yang tidak terdaftar di DPT ( Daftar Pemilih Tetap) atau DPTb ( Daftar Pemilih Tambahan) pada putaran kedua, mengundang reaksi dari masyarakat.

Pelu  Direktur Monitoring KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu) Jakarta menilai keputusan KPUD tersebut yang tertuang dalam SK KPU DKI nomor 57 sangat berpotensi menimbulkan kecurangan.

Sebab, dalam surat keputusan itu disebutkan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat membawa e-KTP/Suket tanpa menyertakan kartu keluarga (KK),

“Kalau hanya membawa e-KTP atau Suket bisa saja calon pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS berbeda atau menggunakan hak pilih dua kali. Tapi, kalau menggunakan Kartu Keluarga, itukan jelas alamat atau domisilinya dan bisa mencegah kecurangan,” jelas Pelu kepada nasionalpos.com di Jakarta, Selasa (21/3/2017).

Pelu menambahkan, kemungkinan kecurangan yang akan terjadi jika SKI KPUD itu tidak dicabut adalah banyaknya pemilih ganda. “Kemungkinan bisa terjadi, seorang yang sudah nyoblos lalu datang ke Kelurahan lain minta Suket lalu nyoblos lagi di TPS berbeda,” jelasnya.

Karena itu, KIPP Jakarta meminta KPU DKI utk membatalkan SK KPU nomor 57 untuk menghindari terjadinya kecurangan pada hari pemungutan suara putaran kedua.

Sebagai solusi, Pelu meminta KPU DKI kembali menggunakan SK nomor 49 tentang penyertaan Kartu Keluarga dan e-KTP bagi pemilih yang ingin pindah TPS. “Kalau mau nyoblos di TPS lain tidak masalah, tapi harus menyertakan KK dan e-KTP, Karena itu, kami minta agar KPUD kembali menggunakan SK KPUD DKI nomor 49 tersebut,” paparnya.

Ditemui terpisah, Ketua KPUD DKI Jakarta, Soemarno menolak usulan KIPP untuk kembali menggunakan SK nomor 49. Pihaknya, berkeras akan tetap menggunakan SK nomor 57, alasannya penggunaan surat pernyataan atau Suket bertujuan mengantisipasi adanya gugatan soal daftar pemilih, bukan untuk menghambat pemilih. Dengan adanya surat pernyataan, KPU DKI bisa memastikan bahwa DPTb bukan pemilih fiktif.

“Makanya jalan keluarnya adalah bagaimana kita terselamatkan kalau nanti ada tuduhan banyak pemilih fiktif, siluman, yang datang itu, maka kami mempersiapkan yang namanya instrumen surat pernyataan DPTb, dengan SK KPUD DKI Jakarta no 57 ini, Insya Allah tidak ada pemilih siluman. kebijakan itu diambil KPU DKI Jakarta berkaca pada pengalaman Pilpres 2014.” kata Soermano di kantornya.  (dit)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terkini

To Top