Nasional

DPR Tantang KPK Tangkap Adik Ipar Jokowi

JAKARTA, nasionalpos – Kasus dugaan suap pajak yang menyeret adik ipar Jokowi,  Arif Budi Sulistyo disorot parlemen. Tak urung, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menantang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan keterlibatan Arif Budi Sulistyo.

“Gini aja deh. Berani enggak usut ke adik ipar Presiden. Jangan diputar ke tempat lain supaya yang inti (Arif) enggak selesai. Hukum harus ditegakkan,” tandas Fahri di DPR, Jakarta, Rabu (22/3/2017).

Politikus PKS ini menengarai Direktorat Jenderal Pajak kini digunakan sebagai alat politik untuk menekan pihak yang selalu kritis terhadap pemerintah.

Karena itu, KPK memasukan namanya dan Fadli Zon dalam berkas dakwaan sebagai suatu ancaman.

“KPK seperti sengaja menciptakan ini dan mengolah isu ini supaya orang kayak saya jadi takut, diem. Seolah pasti benar dan tujuannya mulia. Karena tujuannya mulia maka tidak boleh ada yang ganggu KPK. Padahal brengsek di dalamnya, Buktinya, banyak polisi penyidiknya kena pecat. Penyidikannya tertutup dan enggak boleh didampingi lawyer,” beber Fahri.

Fahri menilai, KPK seharusnya sudah mengetahui secara pasti maksud isi percakapan dalam whatsapp antara Handang Soekarno, dengan Andreas Setiawan.

Seperti diberitakan, Adik ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi), Arif Budi Sulistyo terseret kasus dugaan siap pajak. Arif  juga menjabat  Direktur Operasional PT Rakabu Sejahtera.

Arif dan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi ditengarai teribat dalam kasus dugaan suap terkait penghapusan pajak PT Eka Prima Ekspor Indonesia senilai puluhan miliar rupiah.

Nama Arif disebut jaksa KPK dalam surat dakwaan terdakwa Country Director PT Eka Prima Ekspor Indonesia, Ramapanicker Rajamohanan yang dibacakan jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (13/2/2014).

Adik kandung Irene Jokowi ini didakwa menyuap Handang Soekarno, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, sebesar Rp 1,9 miliar. Tujuannya agar Handang membantu menyelesaikan sejumlah permasalahan pajak PT EKP.

Perusahaan tersebut terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Kalibata (KPP PMA Enam) tercatat memiliki sejumlah permasalahan pajak pada tahun 2015-2016. Di antaranya adalah restitusi (pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak), surat tagihan pajak pertambahan nilai, penolakan pengampunan pajak, pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, dan pemeriksaan bukti permulaan.

Untuk menyelesaikan masalah pajak itulah, Rajamohan meminta bantuan sejumlah orang Dirjen Pajak. Di antaranya Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta, Muhammad Haniv.

Pada 22 September 2016, Haniv bertemu Handang untuk menyampaikan bahwa Arif ingin bertemu Ken Dwijugiasteadi, Dirjen Pajak. Pertemuan itu sendiri inisiatif dari Arif. Merekapun bertemu keesokan harinya.

Hasil pertemuan akhirnya dilakukan penghapusan tunggakan kewajiban pajak PT Eka Prima Ekspor Indonesia senilai Rp 52,3 miliar untuk masa pajak Desember 2014, dan Rp 26,4 miliar untuk masa pajak Desember 2015.

Sementara itu, menanggapi kasus yang membelit adik iparnya itu, Jokowi menyatakan meyakini KPK bekerja profesional.

“Yang tidak benar ya diproses hukum saja, kita semuanya menghormati proses hukum yang ada di KPK. Kita semuanya harus menghormati proses hukum yang ada di KPK dan saya yakin KPK bekerja profesional dalam semua kasus,” kata Presiden di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (16/2/2017). (dit)

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terkini

To Top