Top News

Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Fahri Ke KPK

Jakarta,NasionalPos – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Koalisi Masyarakat Sipil Menolak Hak Angket KPK.

Dosen Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Universitas Andalas, Feri Amsari menjelaskan alasan Fahri dilaporkan karena mendorong pembahasan hak angket KPK. Apalagi Fahri pada rapat paripurna DPR sebagai pimpinan yang mengesahkan hak angket ke tahap selanjutnya.

“Ini ada semacam yang kita duga upaya memanipulasi kewenangan DPR yaitu hak angket, untuk ganggu kinerja KPK,” ujar Feri di kantor Indonesian Corruption Watch (ICW), Jakarta, Rabu (3/5/2017).

Menurut Feri, Pihaknya bersama-sama  Indonesia Corruption Watch, Komisi Pemantau Legislatif, Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum, Pukat UGM, dan Perludem, mengadukan Fahrir Hamzah Ke Komisi Pemberantasan Korupsi, merujuk pada Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena dianggap melakukan tindakan menghalangi proses hukum atau obstruction of justice.

Tindakan yang dimaksud yaitu tidak ada musyawarah maupun mekanisme voting dalam memutuskan hak angket untuk KPK, tindakan Fahri juga dianggap telah melanggar Pasal 171 ayat (2) Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib, proses pengguliran hak angket dilanjutkan dengan Pembentukan Panitia khusus bernama Panitia Angket.

Apabila ada satu fraksi saja yang tidak setuju, maka rencana Hak Angket akan gugur dengan sendirinya. Sementara sejauh ini, sudah ada lima fraksi yang menyatakan tidak setuju dengan hak angket kepada KPK, yaitu Fraksi Demokrat, Gerindra, PKB, PKS, dan PAN.

“Kami melihat tindakan Fahri Hamzah dalam upaya membenarkan hak angket itu tindakan yang ilegal, karena ditujukan untuk mengganggu kinerja KPK. Jadi itu masuk pasal obstruction, (atau) menghalang-halangi,” Tandas Feri kepada pers di Jakarta.[]

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terkini

To Top