Nasional

Ancaman Narkoba Menggurita, Gamitra Desak Pencegahan Massif

Jakarta,NasionalPos — Maraknya perkembangan peredaran narkoba di Provinsi DKI Jakarta,membutuhkan strategi khusus dalam memberantas dan menanganinya. Ada dua strategi yakni melalui strategi pengurangan terhadap permintaan (demand reduction) dan strategi pengurangan terhadap pasokan (supply reduction), namun demikian ke dua strategi tersebut agar bisa berjalan efektif harus ada payung hukumnya,berupa Peraturan Daerah.

“Pada peringatan hari Anti Narkoba Internasional kali ini, janganlah terjebak dengan kegiatan seremonial saja, tapi mesti di bahas sebuah strategi jitu perang terhadap narkoba, agar bisa tercapai tujuannya,mesti ada aturan main, nah aturan main itu di rumuskan dalam Peraturan Daerah untuk Jakarta,”ucap Sabam Pakpahan Direktur Eksekutif Gerakan Manifestasi Rakyat (Gamitra)- saat ditemui pers,usai mengikuti upacara peringatan Hari Anti Narkoba Internasional di TMII Jakarta Timur, ( kamis,13/07 2017).

Menurutnya, saat ini memang sudah ada UU Anti Narkoba yakni Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Psikotropika dan obat obat terlarang,beserta peraturan pemerintah yg mengaturnya,akan tetapi Undang Undang tersebut belum mengatur soal pemberantasan penyalahgunaan narkoba di daerah,khususnya di Provinsi DKI Jakarta yang juga salah satu kota besar dunia tidak terlepas dari sasaran pasar bagi para bandar narkoba internasional,regional maupun nasional,karena itu,sebagai turunan dari Undang Undang anti narkoba tersebut, di sesuaikan dengan kompleksitas masalah penyalahgunaan narkoba di jakarta,maka Jakarta memerlukan peraturan daerah untuk memerangi penyalahgunaan narkoba.

“Kalau pemprov DKI Jakarta serius menyelamatkan warganya dan khususnya generasi muda dari bahaya latent narkoba,harus ada peraturan daerah sbg senjata kepastian hukum melawan narkoba, Gamitra bersama komponen warga Jakarta sudah menyiapkan konsep Raperdanya,”tandasnya.

sebagai payung hukum operasional,lanjutnya perda ini  juga akan mengatur soal keterlibatan masyarakat secara terstruktur sistematis dan massif, selain Badan Nasional Narkotika ditingkat pusat,Badan Nasional Provinsi ditingkat Provinsi,hingga ke tingkat wilayah, maka perlu di bentuk satgas di masyarakat,di sekolah,kampus dsb”Satgas inilah sbg ujung tombak membantu BNN maupun pemerintah memberantas,mendeteksi secara dini dan juga mencegah secara dini penyalahgunaan narkoba di masyarakat, nanti aturan mainnya ada di Perda ,”pungkas Sabam Pakpahan.

Hal senada juga disampaikan Faisol Ismet salah seorang anggota Keluarga Besar FKPPI rayon Matraman,menurutnya sudah saatnya Jakarta Butuh Perda Anti Narkoba sebagai dasar maupun payung hukum operasional pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

“Kami mendukung gagasan cemerlang tersebut, seharusnya ide itu dari Badan Nasional Narkotika tingkat Provinsi, tapi tak apalah, yg penting Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta harus segera merealisasikan ide tersebut, sebelum jatuhnya korban narkoba semakin banyak,”tegas Faisol Ismet.[]

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terkini

To Top