Nasional

Dewan Pesta Anggaran Di Atas Penderitaan Rakyat Jakarta

Jakarta,NasionalPos — Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat secara resmi menerima draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan dalam rapat paripurna yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Raperda tersebut diserahkan secara simbolis oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi kepada Djarot setelah Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta membacakan jawaban atas pandangan fraksi-fraksi tentang raperda ini.

“Setelah ini kami akan pelajari. Pada prinsipnya kami menghargai dan mendorong agar segera diputuskan Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif,” ujar Djarot usai paripurna di Gedung DPRD DKI, Senin (24/7).

Sedangkan menurut Prasetyo Edi Marsudi Ketua DPRD DKI Jakarta, usai  menyerahkan secara simbolis draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan dalam rapat paripurna, mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengusulkan adanya kenaikan tunjangan untuk setiap anggota Dewan.

”Ya wajar-wajar saja dong. Pandangan mereka, nanti kita lihat saja jawaban Pak Gubernur. Itu kan undang-undang. Kita diperintahkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Ya kita laksanakan, ya kita ambil inisiatif,” jelas Pras yang juga Sekretaris DPD PDI-Perjuangan DKI Jakarta.

Pras mengatakan, usulan yang diajukan anggota Dewan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sementara itu, di tempat terpisah, menyikapi masalah Raperda Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD DKI Jakarta, Ivan Parapat, SH Ketua Forum Diskusi Menteng ( Fordim ) Jakarta mengatakan bahwa sebenarnya DPRD DKI Jakarta harus lebih dulu mencermati kondisi warga Jakarta yang kehidupannya masih banyak di bawah garis kemiskinan, Penduduk miskin di DKI Jakarta pada September 2016 sebanyak 385.840 jiwa atau sekitar 3,75 persen dari jumlah penduduk.

Sebelum mengajukan Raperda tersebut, yang di sinyalir di dalamnya, terdapat klausul mengenai kenaikan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD DKI Jakarta “ Ya, mestinya Pimpinan dan Anggota DPRD DKI Jakarta memiliki rasa empati terhadap kondisi warga Jakarta, dengan tidak meminta kenaikan anggaran berbagai tunjangan donk, kalau permintaan kenaikan itu di barengi dengan kualitas kinerjanya, mungkin masyarakat dapat memakluminya, namun realitasnya kan tidak demikian,”ujar Ivan Parapat.

Menurutnya, kalau Raperda itu di setujui, maka DPRD DKI Jakarta, dapat di anggap melakukan penjarahan sistematis uang rakyat, dengan kenaikan anggaran tunjangan hingga mencapai tujuh kali lipat dari tunjangan yang di terimanya saat ini, tanpa melihat kondisi rakyat yang masih banyak menderita.

” Seharusnya PDI-Perjuangan yang punya jargon partainya wong cilik, dan sebagai partai pemilik kursi mayoritas dapat  menjadi inisiator menolak DPRD berpesta anggaran di atas penderitaan rakyat (Raperda tersebut, red),”pungkas Ivan.[]

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terkini

To Top