Nasional

Kadis Damkar Subejo CS di Laporkan ke Mabes Polri

Jakarta,NasionalPos — Jakarta Procurement Monitoring (JPM) melaporkan kasus dugaan mark-up pada proyek Pengadaan Film Animasi Cegah Kebakaran dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp 3.873.375.000 di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (PKPB) Provinsi DKI Jakarta pada TA 2014 ke Bareskrim Mabes Polri tertanggal 2 Juni 2017 yang diterima oleh Staff Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Negara RI di Jalan Medan Merdeka Selatan.

Ketua JPM, Ivan Parapat, SH, mengungkapkan, ada indikasi mark up melalui  modus pelelangan umum Pascakualifikasi Pengadaan Film Animasi Cegah Kebakaran Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp 3.873.375.000.

“Hal ini di sinyalir dalam penetapan Pemenang  PT CKMU dengan  harga  penawaran Rp 3.604.150.000,- (93,04 % dari HPS),” kata Ivan kepada NasionalPos.com di Jakarta, Rabu (26/7/2017).

Saat proses lelang ini terjadi, lanjut Ivan, yang menjadi  Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Kamsudin, SH. MH, bidang Partimas, sedangkan Pembuat  Komitmen (PPK) Teguh Eko Murphi, S.A.P. M.Si. sebagai Kepala Seksi Pengendalian Sarana dan mengetahui Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI Jakarta, Dr. H. Subedjo, SH. M.Si.

Ivan menjelaskan, berdasarkan hasil penelusuran JPM terdapat temuan. Diantaranya, setelah dilakukan perbandingan besaran anggaran pelaksanaan proyek tersebut dengan banyaknya episode dan durasi berdasarkan Bill of Quantity (BQ) spesifikasi dan kerangka Acuan Kerja (KAK), dengan anggaran sebesar Rp 3.604.150.000 untuk pekerjaan 10 episode dengan durasi masing-masing episode hanya 10 menit. Artinya, rata-rata pekerjaan satu episode menelan biaya sebesar Rp 364.150.000 (Tiga Ratus Enampuluh  Empat  Juta  Seratus  Lima Puluh Ribu Rupiah/belum termasuk pajak).

Ternyata, setelah dihitung,  menurut  hemat JPM, nilainya terlalu besar untuk  ukuran  pembuatan  film animasi  dengan  durasi 10 menit/ 1 menit Rp 36.041.500,- dengan merekrut 28 orang Tenaga Kru, yang juga perlu diteliti kebenarannya oleh pihak Bareskrim Mabes Polri.

Selain temuan tersebut, Ivan juga melaporkan temuan dugaan Korupsi, Kolusi dan Pemborosan Anggaran pada proses Lelang paket Proyek Pengadaan Film TV Satria Biru Tahun Anggaran 2014 dengan Harga Perkiraan Sendiri ( HPS) senilai Rp 2.892.614.000,- pada Lelang proyek ini ditetapkan pemenang, PT Baracyanda Wahana Mandiri dengan harga penawaran senilai Rp 2.735.700.000,- dan penawaran durasi film 75 menit sebanyak 4 episode, Perusahaan tersebut di menangkan dalam lelang Proyek ini, padahal di sisi lain, menurut Ivan,  Terdapat penawaran terendah di ajukan dari PT Ekspo Kreatif Indo dengan harga penawaran senilai Rp 2.342.395.000.

“Mestinya Panitia Pelelangan Pengadaan maupun Pejabat Pembuat Komitmen lebih memilih tawaran paling rendah, tapi nyatanya tidak begitu, sehingga dengan hasil lelang itu, di duga mark-up dan merugikan negara sebesar Rp 395.305.000,-,” ungkap Ivan, lebih lanjut Ivan menjelaskan bahwa atas keputusan lelang yang memenangkan PT Baracyanda Wahana Mandiri, pada Lelang Pekerjaan itu, maka di duga kuat mereka telah melanggar prinsip Pengeluaran Keuangan Daerah yang di atur pada pasal 3 ayat 10 Pergub No.174 Tahun 2009 Tentang Tata cara Pelaksanaan PBD DKI Jakarta, antara lain Hemat, Tidak Mewah dan efisien.

Atas dua temuan kasus tersebut, maka JPM menyampaikan informasi dan melaporkannya ke Bareskrim Mabes Polri, “ Kami berharap Bareskrim Mabes Polri dapat mengungkap kasus ini secepatnya, disamping itu untuk membuktikan kepada masyarakat apakah hasil pelelangan pengadaan tersebut outputnya bermanfaat atau tidak ada manfaatnya samasekali “ pungkas Ivan menerangkan.[]

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terkini

To Top