Nasional

Ketum KONI DKI Jumpa Gubernur, Djarot Anulir Putusan Ratiyono

Jakarta,NasionalPos –Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta yang  di pimpin oleh Ratiyono berencana untuk meniadakan anggaran hibah untuk  KONI DKI mulai tahun ini, menurut Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta, Ratiyono, ada beberapa pertimbangan hingga akhirnya diputuskan dana hibah kepada KONI tidak bisa dicairkan dan kebijakan tersebut juga sudah diputuskan dalam Rapat Pimpinan (rapim).

“Hibah tidak bisa dicairkan,ini sudah diputuskan dalam rapim. Anggaran hibah yang telah dialokasikan mencapai Rp82 miliar,” kata Ratiyono kepada media beberapa waktu lalu.

Selanjutnya Ratiyono juga menyebutkan salah satu alasan hibah kepada KONI tidak bisa diberikan karena adanya konflik kepengurusan.

Sebagai penggantinya, lanjut Ratiyono, pihaknya telah mengusulkan anggaran untuk pembinaan atlet dan pelatih dalam APBD Perubahan 2017. Sehingga nantinya dana tersebut akan dikirim langsung kepada atlet yang bersangkutan melalui rekening masing-masing.

Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat berkomitmen untuk  segera mencairkan dana hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DKI sebesar Rp82 miliar pada APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017, hal ini terungkap saat pengurus KONI DKI Jakarta menemui Gubernur Jarot, rabu ( 5 /7 2017), sikap tegas dan komitmen Gubernur membuat Para atlet, pelatih dan pengurus cabang olahraga ibukota yang sedang mempersiapkan diri menuju PON XX/2020 di Papua, akhirnya bisa bernafas lega setelah

“Ini komitmen dari Gubernur Djarot untuk membantu atlet, pelatih, wasit juga KONI DKI, dengan  mencairkan  dana hibah yang sudah ada di APBD 2017,” ungkap Ketua Umum KONI DKI Jakarta, Dody Rahmadi Amar kepada Nasionalpos.com, di Jakarta, Jumat, (4/8/2017).

Hal itu, ia ungkapkan ketika ia bersama sejumlah pengurus KONI DKI hasil Musorprov XI/2017, usai menjumpai  Djarot, dalam pertemuan itu, lanjutnya, Djarot sangat peduli dan memiliki keinginan sangat besar terhadap kemajuan cabang-cabang olahraga ibukota, serta bersikeras agar dana hibah tersebut segera di cairkan dan segera di manfaatkan untuk pembinaan atlet di berbagai cabang olahraga, untuk persiapan menghadapi PON tahun 2020.

“Nantinya Dana hibah akan digunakan untuk pembinaan atlet, agar dapat mempersiapkan diri merebut  kembali juara umum PON di Papua tahun 2020 mendatang,” ujar Dody.

Dengan adanya komitmen dari Gubernur Djarot untuk segera mencairkan dana hibah KONI pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 82 Milyar, secara otomatis kebijakan Gubernur tersebut menganulir keputusan Kadispora DKI Jakarta Ratiyono, maka menurut Ivan Parapat, SH, Ketua Forum Diskusi Mentang (Fordim) Jakarta, seharusnya Ratiyono merasa malu dan mengundurkan diri karena ia membuat kebijakan ngawur tanpa memperhatikan aspek legalitas kepengurusan KONI DKI Jakarta.

” Sebagai pertanggungjawaban Publik khususnya kepada masyarakat Olahraga Jakarta, atas kebijakannya yang keliru itu, harusnya Ratiyono malu dan segera mengundurkan diri dari jabatan sebagai Kadispora DKI Jakarta.”tandas Ivan.

Lebih lanjut Ivan Mengatakan, sebaiknya sebelum Ratiyono membuat alasan pembatalan pencairan dana hibah untuk KONI Jakarta, karena adanya dualisme kepengurusan, Ratiyono mesti mencermati masalah tersebut. Pengurusan siapa yang sah di akui oleh DPP KONI, sebagai contoh pembanding misalnya, ada Partai ditingkat Provinsi DKI Jakarta terjadi konflik dualisme kepengurusan sementara ada pos bantuan dari Pemerintah hibah melalui Kesbangpol, tetapi Partai tingkat pusatnya satu, kepengurusan mana yang mendapatkan haknya? sudah semestinya di tanyakan terlebih dahulu kepada DPP partai tersebut,mana kepengurusan di Jakarta yang sah.

“Begitu pula halnya dengan keberadaan KONI DKI Jakarta, kalau ada dualisme kepengurusan,sepatutnya Dispora DKI Jakarta menanyakan terlebih dahulu kepada DPP KONI, mana yang diakui oleh DPP KONI, Ratiyono jangan membuat keputusan sepihak ”pungkas Ivan Parapat, SH.[]

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terkini

To Top