Nasional

Proyek Reklamasi Bermasalah, Sederet Pejabat DKI Dipanggil KPK

Jakarta,NasionalPos — Sejumlah pejabat eselon II Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah dipanggil sebagai saksi oleh KPK terkait perizinan pembuatan pulau (reklamasi) di pantai utara Jakarta.

Para pejabat eselon II dipanggil komisi anti rasuah itu karena ada dugaan pelanggaran perizinan pembuatan pulau dan pembangunan fisik megaproyek bernilai ribuan triliun ini.

“Saya dapat informasi terpercaya, sudah ada dua pejabat eselon II yang dipanggil sebagai saksi oleh KPK terkait dugaan pelanggaran perundang-undangan, izin pembangunan di pesisir Jakarta,” kata Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah saat menjadi pembicara diskusi terbuta bertajuk “Reklamasi Jakarta Untuk Siapa?” yang digelar Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) di Gren Alia Hotel, Rabu (7/9).

Lebih lanjut Amir menambahkan, ke depan ini anggota DPRD juga akan dipanggil sebagai saksi dugaan pelanggaran perizinan pembangunan fisik di pulau buatan Pantura Jakarta. Amir menegaskan, reklamasi sesuai dengan
pengertian dasarnya bukanlan membangun pulau baru (pulau palsu), tapi adalah untuk memperluas wilayah pesisir mulai dari bibir pantai sampai pada wilayah laut dengan kedalaman 8 meter.

Diskusi terbuka menghadirkan pembicara lain yakni mantan Wakil Wali Kota Jakarta Timur selaku pemerhati kebijakan Pemprov DKI Nugraha K Yasin, pemerhati kebijakan hukum dan politik Rizaldi Limpas, dan menderator Gede Moenanto (wartawan/ dosen).

Menurut Nugraha K Yasin, melihat master plannya pembangunan 17 pulau di pantura Jakarta itu dibatasi dengan kali-kali buatan.

“Bukan tidak mungkin belasan tahun ke depan batas-batas pulau itu diuruk lagi, dijadikan lahan baru. Ini bisa dilakukan oleh pengembang untuk mendapatkan lahan baru,” ucap Nugraha.

Setiap pulau ada akses jembatan menuju wilayah. Ini kata dia tidak lazim. “Ya tidak lazim setiap pulau ada jembatannya,” ujarnya.

Sementara itu, Rizaldi mempertanyakan bagaimana bentuk badan hukum perusahaannya, para pengembang yang membangun pulau di Pantura Jakarta. “Jika swasta, apakah badan usaha swasta itu memperoleh keputusan politik
yang sah berdasarkan konstitusi Negara, untuk meletakkan rencana dan pelaksanaan pekerjaan reklamasi itu,” kata Rizaldi.

Ketua LP2AD Victor Irianto Napitupulu selaku penanggung jawab diskusi terbuka mengatakan, tujuan untuk membuat terang benderang apakah Negara telah memiliki kebijakan politik berdasarkan konstitusi Negara.

“Ini sangat penting bahwa tata aturan tentang eksploitasi wilayah laut menjadi kebijakan siapa, dalam konstitusi Negara, apakah pemerintah pusat atau pemertah daerah. Harus jelas-sejelas-jelasnya,” tutur Victor.[]

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terkini

To Top