Top News

Komisi III DPR: Ada 8 point evaluasi Pemberantasan korupsi

Jakarta,NasionalPos — Komisi III menyampaikan 8 poin pandangan soal evaluasi 15 tahun agenda pemberantasan korupsi. hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman kepada wartawan di komplek Gedung DPR RI, Rabu (25/10/2017).

Menurut Beny, Poin pertama, Komisi III memandang hingga saat ini pemberantasan korupsi belum mengalami kemajuan.
“Pemberantasan korupsi kejahatan luar biasa. Yang menjadi amanat, hingga saat ini belum mengalami kemajuan sebagaimana yang kita harapkan bersama, ini penegasan,” kata Benny.

Benny mengatakan poin kedua berisi kritik bagi KPK.Sejak 15 tahun berdiri, KPK belum menunjukkan kinerja yang memuaskan.Korupsi justru kian masif mulai dari pemerintah di tingkat pusat hingga daerah.

Ketiga, kata Benny, Komisi III meminta KPK lebih optimal memberantas korupsi dengan menjalin komunikasi dan bekerjasama dengan penegak hukum lain.

“Komisi III meminta Presiden Joko Widodo turun tangan memimpin langsung agenda pemberantasan korupsi di bawah Polri dan Kejaksaan. Namun dalam mewujudkan itu, pimpinan Polri dan Kejaksaan diminta untuk melakukan perbaikan internal agar lebih dipercaya oleh publik”ucapnya.

Ia juga menambakan bersamaan dengan butir keempat di atas, pimpinan kepolisian dan kejaksaan, diminta melanjutkan reformasi internal. Untuk lebih kredibel di mata publik.,Untuk modal dasar trust publik dalan rangka pemberantasan korupsi.

Di poin 6, lanjutnya Komisi III mengingatkan bahwa peran KPK sebagai trigger mechanism. Artinya, KPK hanya pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi, dalam hal ini Polri dan Kejaksaan.

Nah di point 7 KPK jangan pernah lupa kehadirannya sebagai trigger mekanisme, untuk memperkuat institusi kepolisian dan kejaksaan. Termasuk pemberantasan korupsi,” tambahnya.

Oleh karena itu di poin 8, lanjut Benny, Komisi III meminta Polri dan Kejaksaan untuk mencari jalan dan prakarsa diri agar membantu KPK memerangi korupsi. Terakhir, pihaknya menghargai dan mendukung prakarsa Kepolisian untuk membentuk Densus Tipikor.

“DPR khususnya komisi III, mendukung sepenuhnya prakarsa baru dari pemerintah, termasuk dari Polri dan Jaksa, untuk memperkuat institusi pemberantasan korupsi,” tandasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terkini

To Top