Ekonomi

Gerindra Nilai Jokowi Ingkar Janji Soal Swasembada Pangan

Nasionalpos.com, Jakarta – DPR RI menilai Pemerintahan Jokowi gagal mewujudkan janji swasembada pangan. Terbukti, Pemerintah akan mengimpor beras sebanyak 5.00.000 ton dari Vietnam dan Thailand.

“Bukannya dulu saat kampanye sudah janji tidak akan ada lagi impor beras. Kenapa, tiba-tiba mau impor dari Vietnam dan Thailand sebanyak itu? Padahal kondisi pangan stabil,” cetus Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo di DPR dalam siaran persnya, Senin (15/1/2018).

“Pak Jokowi bilang, ‘Lahan sawah begitu luas, kok, beras masih impor?’,” imbuh Edhy menirukan kata-kata Jokowi semasa kampanye Pilpres lalu.
Nyatanya, sudah tiga tahun lebih menjabat, namun janji itu gagal diwujudkan. Apalagi, dengan langkah pemerintah melakukan impor beras.

“Tentu kita berhak menagih janjinya untuk mewujudkan swasembada pangan demi memakmurkan petani kita dan mewujudkan kedaulatan pangan,” tegas Edhy.

Menurutnya, Menteri Pertanian, pernah menyatakan tidak akan melakukan impor beras setidaknya hingga pertengahan 2018 karena produksinya mencukupi.

Selain itu, pemerintah juga memiliki serapan beras 8.000-9.000 ton per hari. Bahkan, di beberapa daerah mengalami surplus beras. Karena itu, lanjutnya, kebijakan impor beras merupakan bentuk pengkhianatan kepada petani di Tanah Air.

Ditambahkannya, beberapa waktu lalu, pemerintah berani tidak melakukan impor beras meski musim kemarau melanda.

Anehnya, saat kondisi iklim sedang normal seperti sekarang ini, pemerintah malah melakukan impor beras besar-besaran.

Dijelaskannya, pada 2015 lalu, pemerintah memang pernah melakukan impor beras. Namun, untuk saat ini, anggaran yang dimiliki pemerintah untuk sektor pertanian jauh lebih besar daripada sebelumnya.

Karena itu, seharusnya dengan meningkatnya anggaran, pemerintah punya kemampuan menjaga ketersediaan pangan tanpa melakukan impor.

Keanehan lain di mata Edhy, selama ini, persoalan beras selalu ditangani Bulog. Namun, untuk persoalan impor kali ini tidak dipercayakan kepada Bulog melainkan menunjuk BUMN Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).

Padahal, dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018, persoalan impor ini menjadi ranah Bulog.

Langkah pemerintah itu lantas menimbulkan sejumlah pertanyaan. Apakah PPI memiliki infrastruktur yang lebih memadai daripada Bulog? Apakah PPI lebih mengerti persoalan beras daripada Bulog? Atau ada kepentingan lain di balik semua ini?” ( )

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terkini

To Top