Ekonomi

Menkeu Larang Transaksi Menggunakan Uang Virtual

Nasionalpos.com, Jakarta – Menteri keuangan Sri Mulyani meminta masyarakat tidak bertransaksi menggunakan mata uang virtual atau cryptocurrency. Karena, mata uang virtual  tidak memiliki landasan hukum sebagai alat pembayaran yang sah.

“Kami ingatkan kepada masyarakat agar tidak transaksi menggunakan mata uang virtual. Sebab, transaksi ini tidak `legitimate` karena tidak sesuai Undang-Undang,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (23/1/2018).

Menurutnya, transaksi menggunakan mata uang virtual ini telah dilarang oleh berbagai negara karena penuh dengan unsur spekulasi dan berpotensi merugikan masyarakat.

Selain itu, mata uang virtual ini rawan digunakan untuk transaksi ilegal, pencucian uang, dan pendanaan terorisme mengingat belum adanya otoritas yang mengatur dan mengawasi.

Karena itu, Sri Mulyani mengharapkan mata uang virtual juga tidak digunakan sebagai instrumen investasi karena membuka peluang terjadinya tindak penipuan dan kejahatan.

“Begitupun sebagai instrumen investasi, kita peringatkan tidak ada basisnya. Ini juga bisa menciptakan `bubble` bagi mereka yang berpartisipasi dan berisiko bagi masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso memastikan semua industri jasa keuangan sudah dilarang untuk memfasilitasi perdagangan mata uang virtual.

Untuk itu, pihaknya siap memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terhadap risiko atas berbagai instrumen yang tidak dikeluarkan secara resmi dibawah pengawasan OJK.

“Sesuai dengan peraturan OJK juga menyatakan semua produk jasa keuangan yang dikeluarkan harus lapor OJK. Tentu saja kalau dilanggar ada sanksinya,” tegas Wimboh. ( )

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terkini

To Top