Top News

Pansus DPR Rekomendasikan Aturan Penyadapan KPK

Nasionalpos.com, Jakarta – Panitia Khusus Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Angket KPK) akan mengeluarkan rekomendasi diantaranya soal pengaturan penyadapan.

Anggota Pansus Angket KPK dari Fraksi PDI-P Junimart Girsang mengungkapkan bahwa soal penyadapan itu nantinya akan diatur dan dibahas dalam RUU Penyadapan.

“Tentu saja aaranya mereka (KPK) menegakkan hukum dengan tidak melanggar hukum, artinya ada nanti UU yang akan kita lakukan atas pengajuan dari DPR tentang RUU Penyadapan,” ujar Junimart Girsang di DPR, Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Menurut Junimart, dalam RUU Penyadapan akan dibuat aturan teknis seperti bagaimana cara menyadap, lama waktu, siapa yang bisa disadap dan juga soal izin penyadapan.

Untuk itu, lanjutnya, KPK dan aparat penegak hukum lainnya, yakni Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Kemenkumham akan dilibatkan dalam penyusunan RUU Penyadapan.

Namun, anggota Pansus Angket KPK Teuku Taufiqulhadi menuturkan, RUU Penyadapan merupakan hal terpisah dari rekomendasi yang akan dikeluarkan pansus.

“Terpisah dong. Kan kalau berkaitan dengan RUU Penyadapan itu di Baleg (Badan Legislasi), sedangkan ini adalah pansus, jadi beda” kata Taufiqulhadi.

Taufiq menilai pembuatan RUU Penyadapan bukan sesuatu yang luar biasa. Karena sama dengan produk UU lain yang bakal dihasilkan DPR.

Namun, untuk rekomendasi pansus, ada tiga poin utama yang akan diberikan kepada KPK yakni tata kelola sumber daya manusia, keuangan, dan kelembagaan.

Selanjutnya, KPK sebagai objek dari pansus angket, wajib melaksanakan hasil rekomendasi DPR.

Sekedar informasi, seluruh fraksi di DPR telah menerima laporan akhir penyelidikan Pansus Angket KPK. Selanjutnya, rekomendasi akan dikirim ke KPK untuk mendapat masukan sebelum akhirnya dilaporkan dalam sidang paripurna pada 14 Februari 2018 nanti. ( )

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terkini

To Top