Politik

MUI Minta DPR dan Pemerintah Tolak LGBT Yang Rusak Moral Bangsa

Nasionalpos.com, Jakarta – – Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta agar pemerintah dan DPR tidak memberi ruang terhadap isu Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) atau pernikahan sejenis dan zina dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Sebab, LGBT dan zina merusak moral bangsa.

Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin menegaskan bahwa perilaku LGBT dan zina adalah perbuatan yang menggerus akhlak dan moral bangsa. “Kami minta jangan membuka peluang dalam produk hukum kita bagi hal yang bisa menghancurkan akhlak bangsa,” tandas Din Syamsuddin di Jakarta, Kamis (1/2/2018).

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini juga menilai perilaku LGBT dan zina tidak sesuai dengan sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

“Itu sangat potensial meruntuhkan bangsa kita, kalau sudah runtuh secara akhlak dan moral,” imbuhnya.

Kedua alasan tersebut menjadi bahasan dalam Rapat Pleno ke-24 Dewan Pertimbangan MUI. Hasilnya, MUI seluruh peserta rapat pleno itu sepakat mendorong pemerintah untuk tidak mengakomodasi zina dan LGBT lewat

Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo menegaskan menolak legalisasi hubungan sesama jenis atau LGBT di Indonesia. Alasannya, pernikahan sejenis atau LGBT jelas merusak moral bangsa.

“Saya tegaskan menolak LGBT karena merusak moral bangsa. Di parlemen saat ini memang tidak ada pembahasan secara khusus mengenai rancangan undang-undang soal LGBT. Tapi, memang ada satu pasal di RUU KUHP yang kini sedang dibahas di tingkat panja Komisi III,” kata pria yang akrab disapa Bamsoet ini di DPR, Jakarta, Senin (22/1/2018)

Menurut politikus Golkar ini, semangat yang terbangun dalam Panja Komisi III adalah, selain menolak juga ada perluasan dari pemidanan perilaku LGBT. Jadi, tidak hanya pada pencabulan terhadap anak di bawah umur, juga hubungan sesama jenis dapat dikategorikan pidana asusila.

Sementara, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Firman Subagyo menegaskan sampai saat ini DPR RI belum pernah membahas pasal LGBT dalam RUU KUHP

“Sampai sekarang DPR RI belum pernah membahas RUU tersebut. Bahkan hampir semua fraksi menolak untuk dimasukan dalam daftar prolegnas,” kata politikus Golkar ini kepasa wartawan di Jakarta, Minggu (21/1/2018).

Namun Firman mengakui ada keinginan dari LSM asing yang menawarkan untuk memberikan pendampingan dan masukan tentang RUU LGBT, Tapi Baleg menolaknya.

“Ada desakan dari beberapa NGO/LSM yang pernah malakukan audensi di Baleg DPR RI, tetap DPR belum bergeming atau merespon desakan itu,” ujarnya.

Lebih jauh Firman mengatakan RUU tentabg LGBT sensitivitasnya tinggi. Apalagi Indonesia merupakan negara yang mayoritas muslim.

Karena itu, DPR belum memiliki rencana untuk membahas RUU tentang LGBT terlebih jika disebut sudah ada lima fraksi yang menyetujui. ( )

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terkini

To Top