Top News

Tolak Uji Materi, MK Putuskan Pansus KPK Tetap Berjalan

Nasionalpos.com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang membahas mengenai Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR.

“Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat ketika membacakan amar putusan Mahkamah di Gedung MK Jakarta, Kamis (8/2/2018).

Dengan begitu, maka Pansus Hak Angket KPK yang dibentuk DPR tetap sah dan dilanjutkan.

Dalam pertimbangannya, MK berpendapat bahwa pokok permohonan para pemohon tidak beralasan. MK berpendapat, meski tergolong sebagai lembaga penunjang dan bersifat independen, KPK masih termasuk lembaga eksekutif karena melaksanakan tugas dan wewenang sebagai lembaga eksekutif.

Dengan begitu, DPR mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban kepada KPK sama seperti KPK yang memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab kepada publik.

“KPK merupakan lembaga di ranah eksekutif yang melaksanakan fungsi eksekutif yakni penyidikan dan penuntutan,” kata Arief.

Permohonan uji materi pasal tersebut diajukan oleh gabungan mahasiswa dan dosen fakultas hukum yang menamai diri Forum Kajian Hukum dan Konsitusi (FKHK). Horas A.M. Naiborhu selaku Direktur Eksekutif Lira Institute juga mengajukan permohonan serupa, demikian pula dengan sejumlah pegawai KPK.

Dari sembilan hakim konstitusi, empat di antaranya yang memiliki pandangan berbeda. Mereka adalah Saldi Isra, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Maria Farida Indrati.

Mereka menganggap KPK adalah lembaga independen alias lembaga di luar pemerintah, sehingga panitia hak angket tidak dapat dibentuk oleh DPR untuk menyelidiki KPK. ( )

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terkini

To Top