Politik

Airlangga Tunjuk Plt Ketua Golkar DKI Gantikan Fayakhun Tersangka Bakamla

Nasionalpos.com, Jakarta – DPP Partai Golkar segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar DKI Jakarta Fayakhun Andriadi yang telah berstatus tersangka dalam kasus korupsi di Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Hal itu dinyatakan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Agung Laksono yang telah berkomunikasi dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto terkait status tersangka Fayakhun.

“Iya benar. Beliau (Airlangga) akan memberhentikan, menonaktifkan Fayakhun, dan menetapkan Plt Ketua DPD I golkar DKI,” jelas Agung di Jakarta, Kamis (15/2/2018).

Meski begitu, sampai saat ini belum diputuskan siapa sosok yang akan menjabat Plt Ketua DPD I golkar DKI menggantikan fayakhun.

Agung menambahkan Airlangga akan memberhentikan Fayakhun dari kepengurusan Partai Golkar.

Menurutnya, sikap Airlangga itu sebagai bentuk komitmen terhadap slogan “Golkar Bersih” yang diusung kepengurusan Golkar yang baru.

“Beliau (Airlangga) menunjukkan komitmen dengan slogan itu, Golkar tidak mentolerir bahwa di dalam struktur partai, ada pimpinan partai yang tersandung kasus kejahatan luar biasa yaitu korupsi. Mereka diberhentikan dan akan diangkat Plt. Saya menyambut gembira atas sikap seperti ini. Sikap Airlangga tegas sesuai dengan tagline. Itu sejalan dengan pakta integritas juga,” tegas mantan Ketum Golkar ini.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Anggota Komisi I DPR Fayakhun Andriadi sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan satelit monitoring di Bakamla RI.

Fayakhun dijerat Pasal 12 huruf (a) atau (b) atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Penetapan tersangka itu setelah KPK melakukan proses penyelidikan dan berdasarkan fakta persidangan. Haslinya, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapan Fayakhun sebagai tersangka.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan dalam kasus ini, Fayakhun diduga menerima suap berupa hadiah atau janji yang terkait dengan jabatannya.

Suap itu diduga merupakan fee atas jasa Fayakhun dalam memuluskan anggaran pengadaan satelin monitoring di Bakamla pada APBN-P tahun anggaran 2016. ( )

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terkini

To Top