Politik

Ini 14 Parpol Yang Jadi Peserta Pemilu 2019

Nasionalpos.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan penetapan 14 partai politik (parpol) peserta Pemilihan Umum 2019. Keempat belas partai itu dianggap memenuhi syarat administrasi dan verifikasi faktual secara nasional.

“Setelah mencermati hasil verifikasi administrasi dan kepengurusan partai politik. Keterwakilan perempuan sebesar 30 persen, dan domisili kantor tetap serta keanggotaan partai politik peserta pemilu 2019. Kesimpulan rekapitulasi dari 16 partai politik yang diverifikasi, ada 14 yang dinyatakan memenuhi syarat dan lolos sebagai peserta pemilu 2019,” papar Ketua KPU RI Arief Budiman di Jakarta, Sabtu (17/2/2018).

Adapun ke-14 parpol yang  lolos jadi peserta Pemilu 2019 adalah:

  1. Partai Amanat Nasional
  2. Partai Berkarya
  3. PDI Perjuangan
  4. Partai Demokrat
  5. Partai Gerindra
  6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia
  7. Partai Golkar
  8. Partai Hanura
  9. Partai Keadilan Sejahtera
  10. Partai Kebangkitan Bangsa
  11. Partai Nasional Demokrat
  12. Partai Persatuan Indonesia
  13. Partai Persatuan Pembangunan
  14. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Arief menjelaskan, aspek yang dinilai dalam administrasi dan verifikasi faktual mencakup keberadaan pengurus inti parpol di tingkat pusat, keterwakilan perempuan minimal 30 persen dan domisili kantor tetap di tingkat DPP.

Adapun di tingkat Provinsi, ada tambahan syarat, yakni memenuhi keanggotaan di 75 persen Kabupaten/Kota di 34 provinsi.

Syarat terakhir, yakni status sebaran pengurus sekurang-kurangnya 50 persen kecamatan pada 75 persen Kabupaten/Kota di 34 provinsi.

Untuk diketahui, dari 16 partai yang mendaftar, dua di antaranya tidak lolos verifikasi faktual. Dua partai tersebut adalah Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

PBB dianggap tidak memenuhi syarat karena sebaran anggotanya di Papua Barat kurang dari 75 persen.

“Status PBB secara nasional dinyatakan tidak memenuhi syarat disebabkan Provinsi Papua Barat di Kabupaten Manokwari Selatan tidak memenuhi syarat,” kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Sedangkan PKPI dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam kepengurusan dan keanggotaan di mana sekurang-kurangnya di 75 persen di Kabupaten/Kota.

PKPI juga tidak memenuhi syarat sebaran kepengurusan PKPI sekurang-kurangnya 50 persen dari jumlah kecamatan pada 75 persen jumlah Kabupaten/Kota di 34 provinsi. ( ]

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terkini

To Top