Politik

Ketua DPR Minta Menkumham Yakinkan Presiden Agar Meneken UU MD3

Nasionalpos.com, Jakarta – Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) berharap Presiden Jokowi tidak khawatir soal revisi UU tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3). Untuk itu, Bamsoet meminta agar Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meyakinkan Presiden agar mau meneken hasil revisi UU MD3.

Menurut Bamsoet, sebenarnya Jokowi tidak perlu khawatir soal revisi UU MD3 itu. Karena bisa dilakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) jika ada pihak yang merasa tak sesuai dengan UUD 45 dan Pancasila.

“Kami Meminta Menkumham untuk terus meyakinkan Presiden, bahwa perubahan atau koreksi UU MD3 tersebut bisa dilakukan dalam uji materi di MK sebagaimana UU lain. Jadi tak perlu khawatir,” jelas Bambang dalam keterangan tertulisnya kepada Nasionalpos.com, Rabu (21/2).

Bamsoet mengingatkan bahwa UU MD3 akan tetap berlaku dan mengikat jika dalam 30 hari Presiden tidak membubuhkan tandatangannya. Karena, UU MD 3 telah disahkan dalam sidang paripurna DPR.

“Perlu diingat bahwa walaupun revisi UU MD3 tidak ditandatangani oleh Presiden dalam jangka waktu 30 hari, UU tersebut berlaku secara sah dan mengikat. Itu ketentuan hukum yang berlaku, karena sudah disahkan DPR,” katanya.

Kendati begitu, Bamsoet optimis Jokowi akan menandatangani UU tersebut karena merupakan produk bersama antara DPR dan Pemerintah.

“Kami tentu masih memiliki keyakinan bahwa Presden akan menandatangan revisi kedua UU MD3 tersebut, mengingat UU MD3 itu merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan bersama antara DPR dan Pemerintah, termasuk pasal-pasal yang diperdebatkan oleh sebagian kalangan,” papar Plitikus Partai Golkar ini.

Di sisi lain, Bamsoet juga mempersilahkan semua pihak untuk melakukan uji materi ke MK jika tidak sepakat dengan sejumlah pasal yang ada di UU MD3 yang baru. [ ]

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terkini

To Top