Politik

DPR Menilai Kasus Verifikasi PBB Adalah Kesalahan KPUD Manokwari Selatan

Nasionalpos.com, Jakarta – Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali menilai kasus verifikasi Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai peserta Pemilu 2019 adalah kesalahan Komisi Pemilihan umum Darah (KPUD) Manokwari Selatan, Papua Barat.

Untuk itu, KPU dan Bawaslu pusat diminta memberikan perhatian khusus kepada KPUD di kota atau kabupaten, khususnya di wilayah Papua dan Papua Barat. Sebab, di wilayah itu kerap terjadi kesalahan dalam proses verifikasi.

Pernyataan disampaikan Amali menanggapi kekalahan KPU dalam sidang adjudikasi melawan PBB.  “Jadi yang menjadi masalah ini adalah KPU di daerah. Khususnya KPU kabupaten dan kota. Akhirnya dari hasil pekerjaan mereka itu, maka KPU pusat harus melakukan lagi pekerjaan ulang,” kata Amali di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (5/3/2018).

Politikus Partai Golkar ini juga menilai penyebab buruknya kinerja KPUD adalah faktor geografis dan SDM yang kurang mumpuni. Selain itu, ia juga banyak mendapat laporan hampir semua partai di sana prosesnya bermasalah, namun tidak sampai dinyatakan tak lolos seperti PBB.

Bahkan, ada juga kepentingan politik yang bermain di sana sehingga mengakibatkan proses verifikasi tidak berjalan sesuai ketentuan. “Ada jugalah kepentingan politik bermain di sana. Sehingga ada faktor keamanan. Sehingga ada komunikasi di hal itu sehingga Papua ini termasuk daerah yang rawan di pilkada maupun pemilu legislatif maupun presiden,” lanjut politisi Golkar itu.

Seperti diketahui, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan PBB sah sebagai peserta Pemilu 2019. Putusan tersebut diambil oleh Bawaslu dalam sidang ajudikasi PBB dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Gedung Bawaslu, Minggu (4/3/2018).

Dengan begitu, maka PBB berhak sebagai peserta pemilu DPR, DPRD provinsi dan kabupaten kota 2019. Putusan itu juga memerintahkan KPU untuk membatalkan Surat Keputusan (SK) Pemilu Nomor 58/PL.01.1.-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang penetapan parpol peserta Pemilu 2019. Sebab dalam keputusan tersebut, KPU menetapkan PBB tidak memenuhi syaray sebagai peserta pemilu.

“Memerintahkan KPU untuk menetapkan PBB sebagai parpol peserta pemilu 2019. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan paling lambat 3 hari sejak putusan ini dibacakan,” Ketua Bawaslu Abhan membacakan putusan sidang. [ ]

 

 

1 Comment

1 Comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terkini

To Top