Top News

Kapolri Tegaskan Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah

Nasionalpos.com, Jakarta – Polri akan menunda proses hukum calon kepala daerah dalam Pilkada Serentak 2018 ini. Sebab, diyakini proses hokum itu akan berdampak politik pada pelaksanaan pilkada.

Hal itu ditegaskan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

“Karena tujuannya kita menghargai proses demokrasi yang berjalan,” tandas Tito.

Menurutnya, saat paslon maju bertarung, maka mereka sudah terikat pada partai politik yang mengusungnya. Sehingga, jika Polri melakukan proses hukum pada salah satu paslon, maka tentu akan berdampak pula pada partai. Selain itu, jika dilakukan proses hukum saat masa pemilu, itupun akan memengaruhi asumsi publik yang juga akan merugikan partai.

Karena itu, Tito menilai melanjutkan proses pada calon kepala daerah yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat tidak adil dalam perspektif demokrasi.

Bertolak dari alas an itu, maka Tito memastikan pihaknya tidak akan melakukan proses hukum, kecuali operasi tangkap tangan (OTT). Proses hukum,dipastikan akan dilanjutkan setelah calon kepala daerah usai menjalani proses pemilu, baik terpilih maupun tidak terpilih.

“Saya sudah berikan arahan untuk penundaan di tengah proses demokrasi dan akan dilanjutkan setelah proses demokrasi selesai,” pungkas Kapolri. [ ]

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terkini

To Top