Politik

TNI Akan Dilibatkan Dalam Penanggulangan Terorisme

Nasionalpos.com, Jakarta – Seluruh anggota Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-undang Terorisme menyepakati pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme.

Hal itu tertuang dalam Pasal 43 Revisi Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

“Alhamdulilla, sudah final dan aklamasi, selanjutnya tinggal definisi, jadi taka da masalah lagi soal itu (pelibatan TNI),” jelas Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafii di DPR, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Menurutnya, keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme adalah sebuah keniscayaan. Tapi, soal bagaimana bentuk pelibatan TNI, akan diatur dalam Peraturan Presiden (perpres).

Senada dengan itu, anggota Pansus Arsul Sani mengatakan bahwa tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang. Hal itu merupakan terjemahan dari pasal 7 ayat 2 Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Dijelaskan Arsul, alasan detil pelibatan TNI dituangkan dalam peraturan presiden karena soal pemberantasan terorisme salah satu tugas konstitusionalnya pemerintah.

“Tentu Perpres yang mengatur peran TNI sesuai koridor hukumnya, karena baik TNI maupun polisi ini kan sama-sama aparat pemerintahan di bawah kendali presiden,” terangnya.

Lebih jauh Arsul menyatakan, jika nanti ada perluasan peran TNI tentu harus diubah dalam peraturan undang – undang, termasuk UU TNI.

“Jadi disepakati bahwa UU terorisme tidak secara detail mengatur tentang peran TNI dalam terorisme. Tapi menyepakati bahwa peran itu akan diatur secara detail dalam bentuk peraturan presiden,” pungkasnya. [ ]

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terkini

To Top