Megapolitan

Poly Siahaya : Surat Edaran Dirjen Dukcapil Terkesan Menafikan Peran Strategis RT/RW

Nasionalpos.com,Jakarta — Seperti yang diberitakan di berbagai media massa,beberapa waktu lalu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa untuk mengurus pindah domisili, masyarakat tidak perlu surat pengantar RT/RW, desa ataupun kecamatan. Masyarakat hanya perlu membawa fotocopy kartu keluarga (KK),penegasan itu tertuang pada surat bernomor 471.12/18749/Dukcapil tanggal 10 Oktober 2018.

Menanggapi berita tersebut, Poly Siahaya Pembina Forum RT/ RW Provinsi DKI Jakarta mengatakan bahwa semestinya Dirjen Dukcapil Kemendagri, sebelum mengeluarkan surat Edaran tersebut, terlebih dahulu menelaah untuk memahami peran dan Konstribusi strategis Keberadaan Rukun Tetangga maupun Rukun Warga sebagai Kelembagaan yg dibentuk Negara dalam kehidupan Masyarakat,serta menjadi garda terdepan ketertiban keamanan lingkungan, serta mengetahui keberadaan aktivitas warga dilingkungannya,termasuk mengetahui latarbelakang siapa saja yg tinggal di lingkungan wilayah tersebut.

“Jika surat pindah seseorang tanpa surat pengantar RT/RW,maka dapat berdampak pada penyalahgunaan kehadiran seseorang masuk ke wilayah tertentu,” ucap Poly Siahaya saat ditemui pers di kawasan DPRD DKI Jakarta, Rabu,(17/10/2018).

Menurut Polly,kehadiran seseorang dari tempat asal pindah ke suatu tempat, pasti membawa dampak bagi tempat tinggal barunya,misalnya kalau ada seseorang tanpa diketahui latarbelakang kehidupan nya dari daerah asalnya, saat ia berpindah ke tempat asal nya, ternyata dia seorang teroris atau pengedar narkoba, atau pelaku kejahatan lainnya, yg bisa menciptakan keresahan di masyarakat tempat tinggal nya yg baru, maka masyarakat akan meminta pertanggungjawaban RT maupun RW, begitu pula aparat hukum akan menanyakan hal tersebut ke RT/ RW.

“Surat Edaran Dirjen Dukcapil tersebut jangan hanya untuk alasan efektifitas Pelayanan Administrasi kependudukan saja,tapi pikirkan dampak surat tersebut, bisa membuka peluang masuknya teroris,maupun kejahatan lain,bahkan patut di duga surat edaran tersebut dapat dimanfaatkan terjadi nya exodus pemilih dalam Pilpres 2019 karena di duga surat tersebut telah menafikan peran strategis RT/RW” tandas Poly.

Sementara itu,menanggapi pernyataan Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng seperti dikutip media online www.infopresiden.Co,yang menyebutkan pernyataan nya,bahwa seringkali rekomendasi RT/RW dijadikan lahan untuk pungli, Polly menyampaikan pendapat nya bahwa di duga pernyataan Robert Endi Jaweng tersebut, telah menghina Kelembagaan RT/ RW, karena statement itu tidak ada bukti yang kuat,selama ini RT RW dipilih dan diawasi masyarakat sehingga jika RT/RW melakukan pungli,maka Masyarakat lah yg memecatnya.

“Statement itu sangat melecehkan lembaga RT/RW,kami akan somasi yang bersangkutan.”tandas Poly.[]

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terkini

To Top