Nasional

Kotjo Divonis 2 tahun 8 bulan, KPK Ajukan Banding

Nasionalpos.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengajukan banding atas putusan Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang memvonis Johannes B Kotjo dengan hukuman kurungan penjara 2 tahun 8 bulan.

“Jadi, tadi saya cek ke jaksa penuntut umum (JPU KPK), pengajuan banding sudah disampaikan ke pengadilan. Jadi secara resmi KPK sudah mengajukan banding untuk putusan tingkat pertama dengan terdakwa Johannes Kotjo,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (18/12/2018).

Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK, yakni pidana penjara selama empat tahun dan denda Rp 250 juta subsider enam bulan kurungan.

Sebelumnya, terdakwa Johanes Budisutrisno Kotjo divonis dua tahun delapan bulan penjara terhadap oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Selain itu, Eks pemilik saham Blackgold Natural Resources itu juga didenda sebesar Rp150 juta terkait perkara suap PLTU Riau-1.

“Menyatakan terdakwa Johanes Budisutrisno Kotjo terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi,” kata Ketua Majelis Hakim Lukas Prakoso di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis 13/11/2018).

Hakim juga mewajibkan Johanes membayar denda Rp150 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama tiga bulan.

Dalam pertimbangannya, Majelis hakim mempertimbangkan hal yang meringankan. Di antaranya terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan dan tak pernah menjalani proses hukum.

“Terdakwa juga menyatakan bersalah, sangat menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya,” kata hakim.

Mendengar vonis itu,  Johanes menyatakan menerima vonis hakim Tipikor dan tidak akan melakukan banding. “Seperti yang sudah saya sampaikan di pledoi. Saya menerima yang mulia,” ujarnya.

Johanes dinilai melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Vonis Pengadilan Tipikor ini lebih ringan dari tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menuntutnya selama empat tahun penjara serta denda Rp250 juta subsider enam bulan kurungan.  (rid)

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terkini

To Top