Nasional

Menghitung Langkah Yusril

Oleh :

Yusuf Hasani

Nasionalpos.com, Jakarta – Peran historis Yusril Ihza Mahendra diawal reformasi, cukup mengagumkan. Namun, torehan sejarah yang dilakoninya saat ini, sungguh-sungguh mempertaruhkan masa depan Partai Bulan Bintang (PBB). Betapa tidak, PBB terancam pecah menjelang pileg dan pilpres pada tanggal 17 April 2019. Suatu keadaan yang tidak menguntungkan bagi sebuah parpol menghadapi Pemilu.  Situasi ini bermula dari kesediaan ketua umum DPP PBB Yusril Ihza Mahendra, sebagai advokat capres Jokowi. Yusril, mengawali argumen atas reaksi yang muncul dengan mengatakan “saya hanya pengacara bukan tim sukses”.

Bila, dilakukan pendekatan analisa isi terhadap pesan komunikasi  yang selalu berubah-ubah – berbeda satu sama lain, menunjukkan ada sesuatu yang disembunyikan dibalik manuver politik Yusril. Faktanya,  secara perlahan PBB digiring ke capres petahana. Langkah Yusril,  bersebrangan dengan hasil ijtima ulama memberi dukungan kepada capres Prabowo-Sandiaga. Sementara para pendiri partai yang disebut Wali Amanah dalam Anggaran Dasar Partai Bulan Bintang (PBB) berada di shaf ijtima ulama. Geliat politik Yusril, membuat bingung bahkan kecewa keluarga besar Bulan Bintang, khususnya para caleg, karena basis utama PBB adalah umat Islam, sedangkan mayoritas umat Islam bersama ijtima ulama. Yusril, kemudian mencoba meyakinkan pengurus dan khalayak PBB, tentang ikhtiar dirinya menyelamatkan PBB dari zona degradasi.

Terjepit Diantara Dua Posisi

Langkah politik Yusril dapat dikatakan cenderung pragmatis, tampaknya tidak cukup ampuh mendongkrak suara PBB, jika hanya mengandalkan kebaikan hati penguasa. Ambil contoh PKPI yang dipimpin mantan kepala BIN Hindropriyono, sebagai partai pendukung pemerintah, toh tidak lolos Parlementery Thershold pada pemilu sebelumnya. Sejatinya setiap parpol berupaya secara maksimal agar aman dari ambang batas parlemen, 4 % suara sah nasional. Sebagaimana firman Allah “Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, sebelum kaum itu sendiri merubah diri mereka…” (QS.13:11). Kedudukannya sebagai ketua umum partai politik Islam, Yusril terjepit diantara dua posisi,  yakni sebagai pengacara Jokowi di satu pihak dan di sisi lain, dihadapkan dengan kehendak mayoritas umat melalui ijtima ulama (baca ulama, pewaris Nabi)

Anggaran Dasar  dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PBB,  Bab II ART pasal 7 ayat (12) tentang wewenang dan fungsi Majelis Syura, huruf a, memberikan saran dan pertimbangan kepada Dewan Pimpinan Pusat,  angka 1). Penentuan mitra politik/koalisi… 2) Penentuan calon Presiden dan calon Wakil Presiden… Itu berarti, pertimbangan Majelis Syura, menjad dasar DPP PBB  memutuskan calon presiden, melalui rapat harian – disahkan di Pleno DPP.  Bila, penetapan calon presiden dilakukan diluar kedua jenis rapat tersebut di atas, maka keputusan itu tidak bernilai hukum (inkonstitusional)

Sesungguhnya forum Rakornas bukan instansi pengambilan keputusan. Rakornas, berfungsi dalam hal koordinasi dan sosialisasi. Seyogianya fungsionaris PBB menyadari  dan mencermati upaya sistimatis merusak partai dari dalam dengan cara menabrak AD/ART, sehingga tatanan partai menjadi kacau balau. Gunanya AD/ART, sebagaimana halnya konstitusi sebuah negara, agar negara atau partai menjadi tertib dan teratur. Belajar dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), ketika pecah sulit dirajut kembali. Oleh karena itu,  kembalilah pada kesadaran awal dan bertahkim kepada AD/ART, adalah lebih baik.

Kekisruhan ini merupakan akibat DPP lamban mengambil keputusan mengenai calon presiden. Boleh jadi, keputusan Majelis Syura, diyakini dapat memulihkan suasana batin keluarga besar PBB, khususnya dan umat Islam pada umumnya, seperti dikatakan Sahar L Hasan, Sekretaris Majelis Syura DPP PBB, bahwa Majelis Syura, telah memutuskan penetapan calon presiden, intinya “mendukung ijtima ulama dengan calon presiden dan wakil presiden Prabowo -Sandi”. Penting dicatat, tak ada alasan DPP PBB, tidak membahas apa yang telah direkomendasikan oleh Majelis Syura, karena ini perintah ART partai. Akhirnya, PBB diperhadapkan dengan pilihan, menang secara terhormat atau kalah dengan kepala tegak. Suatu hal yang tidak mungkin, jika PBB menggunakan cara tidak mulia, demi sebuah kemenangan.

 

Penulis adalah Dosen Fisip Universitas Jakarta dan Pemerhati Partai Politik Islam

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terkini

To Top