Megapolitan

Terbitnya Hasil PTUN, Pulihkan Segera Status Penggugat sebagai Anggota FKDM

Nasionalpos.com, Jakarta— Terbitnya Surat Keputusan Walikota Jakarta Barat No.74 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Anggota Forum Kewaspadan Dini Masyarakat (FKDM) Kelurahan Kebon Jeruk di Kota Adm. Jakarta Barat yang telah di tandatangani oleh Anas Effendi sebagai Walikota Jakarta Barat.

Surat keputusan tersebut dianggap tidak memenuhi mekanisme ataupun prosedur dan juga persyaratan seorang anggota FKDM yang layak di berhentikan, hal itulah kemudian menjadi alasan, adanya gugatan ke Pegadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta, namun setelah selama 4 (empat) bulan mengikuti persidangan di PTUN, pada akhirnya tanggal 7 Januari 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi DKI Jakarta mengabulkan gugatan penggugat atas SK Walikota tersebut, demikian di katakan Apriando salah seorang anggota FKDM Kelurahan Kebon Jeruk, yang di berhentikan oleh SK Walikota tersebut, saat di temui Nasionalpos di kawasan Kantor Walikota Jakarta Barat, Senin, (18 /2/2019).

“ Alhamdullilah, dengan upaya tak kenal lelah dari team kuasa hukum dan rekan-rekan penggugat mengikuti persidangan, Majelis Hakim mengabulkan gugatan kami,”ucap Apriando.

Namun demikian, imbuhnya, pasca di keluarkan Putusan PTUN no. 192/G/2018/PTUN DKI Jakarta, dan setelah melewati masa 14 hari, tidak ada pengajuan banding dari tergugat, ini artinya, Tergugat yakni Walikota Adm Jakarta Barat, yang tidak mengajukan banding atas putusan tersebut, sudah semestinya segera mengeluarkan kebijakan pemulihan status para penggugat, menjadi anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kelurahan Kebon Jeruk atau Kelurahan lain yang ikut jadi penggugat.

“dua minggu lalu Kami sudah menyampaikan surat ke Walikota Adm Jakarta Barat beserta Salinan Putusan PTUN, tapi sampai sekarang belum ada tanggapan apapun dari beliau,”ungkap Apriando.

Menurutnya, selain soal pemulihan status, di dalam putusan PTUN tersebut, juga menyebutkan bahwa masalah penggunaan aplikasi telegram dalam penulisan laporan setiap anggota FKDM, sudah semestinya tidak diberlakukan lagi, sebab masalah aplikasi telegram inilah menjadi salah satu keluarnya surat pemberhentian bagi anggota FKDM yang tidak melaksanakannya.

Sementara itu, menurut A.Syamsul Zakaria, SH,MH sebagai kuasa hukum dari penggugat, mengatakan bahwa demi tegaknya supremasi hukum, semua pihak harus menghormati apa yang sudah menjadi putusan hukum,nah dalam Putusan PTUN no. 192/G/2018/PTUN DKI Jakarta, jelas bahwa gugatan penggugat di kabulkan oleh PTUN, dan sudah menjadi kepatutan hukum, Tergugat harus segera melaksanakan putusan PTUN tersebut.

Tidak ada alasan lagi, bagi Tergugat untuk menunda melaksanakan putusan PTUN tersebut, karena peraturan sudah memberikan kesempatan untuk banding, tapi tergugat tak banding, jadi apa alasannya Tergugat tidak melaksanakan putusan tersebut?”tandas Syamsul Zakaria yang juga pernah menjadi Pengacara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini.(*)

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terkini

To Top