Megapolitan

Dugaan Tipikor Korupsi Pengadaan HDPE Rp 55 M Di Dinas Lingkungan Hidup Era Ahok di Laporkan ke Jampidsus Kejagung

Nasionalpos.com, Jakarta — Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum, sudah menjadi consensus nasional bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara ini, mesti berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, begitu pula halnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, namun realitasnya penanganan terhadap pengaduan dugaan kasus tindak pidana korupsi, nampaknya masih lamban, tidak profesional dan bahkan terkesan masih adanya prosedur yang berbelit-belit , indikasi tersebut, nampak pada penanganan Dugaan Tipikor pada Pengadaan Penyekat Sampah High Density Polyethylene (HDPE) TA 2017 senilai Rp. 55.604.340.000,- pada Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air Dinas Lingkungan Hidup era Gubernur Ahok, demikian di sampaikan Ivan Parapat, SH, Ketua Jakarta Procurement Monotoring, saat di hubungi melalui telpon selularnya, Minggu, (17/3/2019) di Jakarta.

“ Kasus ini sudah kami laporkan ke Gubernur Anies Baswedan, namun responnya biasa-biasa saja, bahkan di tanggapi Plt. Ka. Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Prov. DKI Jakarta Ir. H. Andono Warih, M.Sc, dengan jawaban normatif tidak menyentuh hal yang substansi pokok masalah kasus ini,”ungkap Ivan.

Menurut Ivan, Kasus dugaan korupsi ini juga sudah dilakukan Penyelidikan oleh Dir. Krimsus Polda Metro Jaya,dengan Surat Perintah Penyelidikan No. Sprint.Lidik/20/I/RES.3.3/2019 Dit. Reskrimsus tanggal 14 Januari 2019, namun penyelidikan ini baru menyentuh ke pihak Perusahaan saja, padahal seharusnya pemeriksaan/penyidikan kasus tersebut tidak hanya menyentuh Perusahaan atau Pejabat Lapisan bawah (misalnya: Junjungan Sihombing ) tapi juga mampu menyeret pertanggungjawaban Kadis Lingkungkan Hidup Prov. DKI Jakarta ( sebagai Kuasa Pengguna Anggaran ) dalam kasus ini, di duga ada Mark Up kemahalan harga, karena untuk satu titik bisa mencapai biaya Rp. 292.654.421 sementara alat tersebut dipasang sebanyak 190 titik. kasus tersebut, juga belum di sentuh oleh aparat kejaksaan,
“Nah, oleh karena itu, kami melaporkannya ke Jampidsus Kejagung RI melalui surat per tgl 28/2-2019 dgn No. Surat: 002/JPM-Jampidsus Kejagung/Ext/II/2019, dengan harapan aparat kejaksaan mesti turut menangani kasus yang merugikan Negara milyaran rupiah.”tandas Ivan.(*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terkini

To Top