Politik

Para Pegiat Desa Klarifikasi Klaim Capres Prabowo Sebagai Inisiator UU Desa

Nasionalpos.com,Jakarta — Sejumlah pemangku desa, pegiat desa dan penyayang desa dari akademisi, aktivis LSM sampai politisi berkumpul di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta (16/4). Konperensi pers digelar untuk mengklarifikasi klaim sepihak sebagai inisiator Undang Undang Desa oleh seorang calon presiden. Mereka yang mengklarifikasi pernyataan penutup capres pada debat capres (13/4) itu antara lain Dr. Sutoro Eko Yunanto (Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta), Akhmad Muqowam (mantan Ketua Pansus RUU Desa), Dr. Arie Sudjito (sosiolog UGM), Yando Zakaria (antropolog), Sunaji Zamroni (Direktur Eksekutif  IRE), Farid Hadi Rahman (FPPD), Yusuf Martiono (Formasi Kebumen)..

Seperti kita ketahui, debat pamungkas yang diselenggarakan KPU RI di Hotel Sultan Jakarta, Sabtu (13/4/2019) jam 20.00 – 22.30 WIB pada sesi closing statemen, sangat menarik dan penting untuk ditanggapi. Dalam sesi tersebut, Calon Presiden No Urut 02 (Prabowo Subianto) menyatakan bahwa dirinya mengaku sebagai salah satu inisiator UU Desa. Begini pernyataannya, ‘’hanya untuk keterangan  bahwa undang-undang desa itu sebetulnya sudah ada sebelum Bapak jadi presiden, dan itu salah satu inisiatornya adalah saya sendiri, sebagai ketua umum HKTI, dan itu ada rekaman, semuanya ada, dan alhamdulillah itu sudah digolkan, dan itu adalah hak rakyat, dan itu tidak perlu dipolitisasi, itu adalah hak rakyat di desa”.

Menurut Sutoro Eko, dirinya telah menulis panjang berjudul Klaim vs Sejarah di laman Facebook untuk menyikapi klaim Prabowo tersebut. Intinya UU Desa adalah kerja kolektif dari kerja gerakan sipil, kerja intelektual atau pengetahuan dan kerja politik di parlemen.Tanpa pengetahuan, kerja gerakan sipil tanpa arah, Tanpa kerja politik dan gerakan sipil, kerja intelektual hanya menghasilkan tumpukan kertas. Kerja politik juga membutuhkan dukungan gerakan sipil dan intelektual. Lebih jauh dikatakan mantan tim ahli RUU Desa itu, UU Desa tidak lahir karena inisiasi satu atau gerombolan orang, bukan pula karena sepotong kalimat lantang di panggung politik.

Para pegiat pembaharuan desa yang terlibat langsung dalam pembahasan UU Desa, menjadi terusik dan saling cek maupun memeriksa kembali dokumen risalah sidang pembahasan RUU Desa di rapat-rapat Pansus RUU Desa dan sidang Paripurna DPR RI tanggal 18 Desember 2013. Berpijak pada hasil penelusuran dan pemeriksaan dokumen-dokumen penting di seputar sejarah pembahasan RUU Desa tersebut, para pegiat desa terpanggil dan berkewajiban secara moral untuk menanggapi pernyataan tersebut. Penting menjelaskan dan menginformasikan mengenai sejarah UU Desa kepada publik, agar kerja-kerja kolektif dalam menginisiasi dan membahas RUU Desa ini tidak dinarasikan ke dalam klaim gagasan dan kerja individual atau kelompok tertentu.

Arie Sudjito mengatakan kampanye mestinya memiliki dimensi etis. Namun kini masyarakat semakin kritis, sehingga biarlah sejarah yang bicara. Klaim tak akan bermakna jika tak ada fakta. Menurut Arie, UU Desa lahir dari berbagai spektrum aspirasi dari perangkat desa, aktivis, akademisi, dan politisi di parlemen. Apa yang dilakukan oleh sejumlah pegiat desa dengan konperensi pers ini merupakan upaya pendidikan politik, Meskipun ini minggu tenang, namun kegiatan ini lebih merupakan pencerahan untuk publik terkait isu desa. Silakan menggunakan isu desa yang kian seksi. Tapi jangan lupa berdasar sejarah dan fakta.

Yando Zakaria menegaskan isu desa kini menjadi komoditas politik. Pernyataan Prabowo, yang mengklaim sebagai inisiator UU Desa, perlu ditanggapi karena diucapkan dalam debat capres resmi yang diadakan oleh KPU. “Ucapan capres itu hoaks,” tegasnya. Karena, tambahnya, tak ada data Prabowo dan HKTI terlibat dalam perencanaan UU Desa. Jangan sampai apa yang dikatakan Prabowo menjadi pengetahuan publik.

Yando menjelaskan, UU Desa tidak ujug-ujug jadi. Ia berproses dan berlangsung panjang antara 20 sampai 25 tahun. Apa yang diucapkan Prabowo pada  pernyataan penutup debat adalah pembohongan publik. Karena itu, klaim Prabowo harus diluruskan karena tak sesuai sejarah. “Ini bukan soal 01 atau 02, tetapi soal pelurusan sejarah,”  kata Yando.

Kesaksian Yusuf Martiono bahwa ADD telah ada pada 2005 di Kabupaten Kebumen. Proses di tingkat lokal itu merupakan best practise dan layak dibawa ke tingkat nasional. Sementara Farid Hadi menegaskan Prabowo dan HKTI tak terlibat dalam perencanaan UU Desa. Farid menambahkan, pernyataan Prabowo menciderai kecintaan kita pada desa dan Indonesia, bukan karena kepentingan sesaat. Sunaji bahkan membeberkan risalah sidang di DPR bahwa Prabowo dan HKTI tak tercatat secara resmi pada dokumen.

Muqowam menjelaskan, tulisan Sutoro Eko di Facebook mewakili kita. Ini tak ada urusan 01 atau 02. Siapa yang keliru kita “embat”. Kata politisi PPP ini, pidato Prabowo itu hoaks karena bertentangan dengan fakta sejarah. Muqowam menjelaskan, lahirnya UU Desa merupakan sejarah panjang dan penuh liku. Pada 2005 pemerintah dan DPR RI sepakat untuk memecah UU 32/2004 menjadi tiga UU, yaitu UU Pemerintahan Daerah, UU Pilkada Langsung dan UU Desa.

Lebih jauh, kata Muqowam, pada 2012. DPR RI membentuk Pansus RUU Desa yang dipimpin dirinya serta wakil ketua Budiman Sujatmiko (PDI Perjuangan), Khatibul Umam Wiranu (Demokrat), Ibnu Mundzir (Golkar). Muqowam begitu piawai, dengan politik jalan miring, sanggup melakukan konsolidasi yang solid terhadap 30 anggota Pansus RUU Desa. Mereka semua bersepakat bahwa RUU Desa harus ditempuh dengan cara menanggalkan politik kepartaian, sembari mengutamakan politik kenegaraan dan politik kerakyatan.(*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terkini

To Top