Hukum

Batal Diperiksa, JPM Desak KPK Tetapkan Status Hukum Enggartiasto Lukito

Enggartiasto Lukito

Nasionalpos.com, Jakarta – Ketua Jakarta Procurement Monitoring (JPM), Ivan Parapat mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menetapkan status hukum Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito. Hal itu terkait kasus dugaan suap kuota impor transportasi pupuk.

“Kami desak KPK segera mempercepat proses hukum ini dan segera menentukan dan menetapkan status Hukum Enggartiasto. Apabila memang sudah ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan dari status sebagai saksi menjadi tersangka,” tegas Ivan kepada wartawan di Jakarta,

Namun, lanjut Ivan, apabila memang tidak ditemukan dua alat bukti, maka KPK harus legowo menghentikan kasusnya dan mengembalikan semua berkas/dokumen yang di sita KPK sehingga tidak terjadi fitnah dan pembunuhan karakter terhadap Enggartiasto yang merupakan politikus NasDem.

“Kalau memang tidak ada bukti, KPK harusnya kembalikan semua dokumen atau berkas terkait kasusnya. Agar, Pak Enggartiasto dapat menjalankan tugasnya sebagai menteri perdagangan dengan sebaik baiknya,” ujar Ivan yang juga senior Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia ( GMKI).

Menurut Ivan, pihaknya memiliki tanggung jawab moral untuk melakukan kontrol dan mengawal kasus ini supaya tidak ada pihak pihak yang dirugikan.  Karena itu, KPK juga harus benar benar transparan dalam menyelesaikan kasus ini maupun kasus kasus lainnya sehingga keadilan dapat ditegakkan.

Ivan melanjutkan, saat terjadi adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Bowo Sidik yang merupakan Komisi IV DPR Ri, publik terkejut.

Dalam perjalanan kasusnya, diduga Bowo menerima suap Rp8 Milyar dari beberapa pihak.  Kasus suap diduga terkait kasus kuota impor transportasi pupuk semakin terang benderang dan berdampak pada beberapa fakta dari kesaksian hukum.

“Di sejumlah media memuat pernyataan pengacara tersangka sesuai pengakuan kliennya bahwasebagian uang suap dari total Rp8 Milyar diantaranya sebesar Rp 2 Milyar berasal dari Enggartiasto Lukito (Menteri  Perdagangan RI),” tutur Ivan.

Atas pengakuan itu, KPK KPK langsung menindak lanjuti dengan melakukan pemeriksaan ke rumah Enggartiasto dan menyita beberapa dokumen, untuk di lakukan penyelidikan dan pengembangan kasus suap ini.

Namun, lanjut Ivan, Bowo Sidik mengganti pengacaranya dan tiba-tiba akan merubah BAP di KPK tentang asal usul  uang Rp. 2 M tersebut. “Ini ada keanehan, tersangka mengganti pengacaranya dan mau merubah pengakuannya soal asal usul uang Rp2 miliar diduga dari Enggartiasto. Nah, ini semua yang membuat publik bertanya-tanya apakah ini ada sesuatu. Makanya, KPK harus segera menuntaskan kasusnya agar tidak merugikan pihak tertentu,” papar Ivan.

Sebelumnya, Enggartiasto batal diperiksa KPK pada Selasa (2/7/2019) dengan alasan tengah berada di luar negeri.  “Yang bersangkutan sedang berada di luar negeri sehingga meminta penjadwalan ulang.” Juru bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Selasa  (2/72019).

Untuk itu, KPK menjadwalkan kembali pemeriksaan Enggar pada Senin (8/7/2019) nanti. Enggar akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bowo Sidik Pangarso dan stafnya, Indung, dalam kasus penerimaan gratifikasi, dan temuan beberapa dokumen oleh penyidik saat menggeledah ruang kerja Enggar beberapa waktu lalu.

Diketahui, Bowo Sidik yang merupakan politikus Golkar adalah tersangka dua perkara. Pertama, kasus dugaan suap dalam kerja sama penyewaan kapal PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) dan PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG). KPK menyangka Bowo Sidik menerima suap dari Manager Marketing PT Humpuss Transportasi Kimia Asty Winasti sebanyak Rp 221 juta dan US$ 85.130.

Diduga, Suap diberikan agar perusahaan itu dapat menjadi pengangkut amonia milik PT Pupuk Indonesia. Namun dalam pengembangan perkara, penyidik KPK menduga kuat ada penerimaan dari sumber lain oleh Bowo Sidik, terkait jabatannya sebagai anggota DPR RI.

Selanjutnya,  KPK mengidentifikasi beberapa sumber dugaan penerimaan gratifikasi Bowo Sidik. Yakni, peraturan Menteri Perdagangan tentang perdagangan gula rafinasi, posisi orang tertentu di BUMN, penganggaran dana alokasi khusus di beberapa daerah dan revitalisasi empat pasar di Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara. ( )

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terkini

To Top