Nasional

Langgar Kode Etik, Dua Komisioner KPU Dicopot

Nasionalpos.com, Jakarta – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutus mencopot dua komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) ) Ilham Saputra dan Evi Novida Ginting Manik. Keduanya terbukti melanggar kode etik.

Ilham Saputra diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik. Pasalnya, DKPP menganggap Ilham melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu  lantaran menghambat proses pengisian jabatan pengganti antar waktu ( PAW) anggota DPR RI Partai Hanura.

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik kepada Teradu III Ilham Saputra selaku Anggota KPU RI terhitung sejak dibacakannya putusan ini,” ujar Ketua Majelis Hakim DKPP Harjono saat membacakan putusan dalam sidang di kantor DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2019).

Sebelumnya, Ilham digugat oleh calon PAW anggota DPR RI dari Partai Hanura Dapil Jawa Timur VIII bernama Tulus Sukariyanto.

Tulus adalah pengganti anggota DPR RI dapil Jawa Timur VIII, Dossy Iskandar Prasetyo. Hal ini diperkuat dengan SK PAW anggota DPR RI yang telah dikeluarkan oleh Partai Hanura.

Namun, KPU justru menyatakan pengganti Dossy Iskandar bukan Tulus, melainkan calon PAW lain bernama Sisca Dewi Hermawati. Padahal, Sisca Dewi telah dikeluarkan dari Partai Hanura lantaran menjalani proses hukum.

Sementara, Evi Novida Ginting Manik dicopot lantaran melanggar kode etik terkait seleksi Komisioner KPUD Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara periode 2019-2024.

Perkara ini berawal dari aduan Adly Yusuf Saepi yang merupakan calon petahana gagal ikut seleksi Komisioner KPU Kolaka Timur pada 2018.

Adly yang mendaftar seleksi komisioner KPU Kolaka Timur pada 7 November 2018 dinyatakan telah melengkapi berkas. Namun pada 16 November 2018, ia dinyatakan gagal dalam proses administrasi.

Salah satu alasannya karena berkas administrasi sebagai pegawai negeri sipil (PNS) milik Adly hanya ditandatangani Pelaksana Harian Sekda Gubernur Sulawesi Tenggara.  Menurut Tim Seleksi , seharusnya surat itu diteken langsung oleh Gubernur Sulsel.

Saat diklarifikasi DKPP, Tim Seleksi mengaku keputusan itu sudah melalui konsultasi dengan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sementara Evi adalah penanggung jawab atas proses seleksi tersebut.

Terungkap dalam gugatan Adly bahwa ada pemerasan yang dilakukan oleh Tim Seleksi terhadap dirinya. Selain itu, ada pembocoran dokumen negara berupa soal seleksi Komisioner KPU Kolaka Timur.

Lantaran itu, DKPP menjatuhkan peringatan keras ke dua komisioner tersebut. Sementara lima komisioner lainnya mendapat teguran.

Namun untuk Evi, DKPP menambah hukuman dengan pencopotan dari jabatan saat ini sebagai Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diklat dan Litbang. ( )

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terkini

To Top