Headline

Muktamar PBB Refleksi Kegagalan Politik Akal Sehat

Yusuf Hasani

Oleh : Yusuf Hasani

Nasionalpos.com, Jakarta – Muktamar Partai Bulan Bintang (PBB) direncanakan pada tanggal 25-27  September  tahun 2019, bertempat di Belitung. Muktamar yang berlangsung diawal tahun hijriyah ini hendaknya dijadikan momen bersejarah dalam perjalanan sebuah partai politik Islam, bila Muktamar menggagaskan momen hijriyah sebagai titik tolak perubahan. Upaya Islah wa tajdid (perubahan dan perbaikan), diawali dari kesediaan melakukan muhasabah (instrospeksi), guna  menemukan kejernihan berfikir menapaki langkah hijrah. Dalam muhasabah bermakna evaluasi total dan menyeluruh-diwujudkan dengan cara obyektif dan jujur, agar PBB menemukan jalan pulang.

Merujuk hasil pemilu kecenderungan konstituen kepada parpol Islam, khususnya PBB cenderung menurun dari siklus pemilu lima tahun sekali.  Refleksi  kegagalan PBB mengantarkan wakilnya di parlemen dan argumentasi rasional  atas dukungan politik yang berbeda dengan ijtima Ulama, pada saat Pilpres serta rekomendasi  wali Amanah, penting dikedepankan dalam forum Muktamar. Selanjutnya menggalang kekuatan umat dengan semangat baru, yakni, semangat perubahan.  Dengan begitu, Muktamar  ke 5 PBB  diharapkan mampu memacu kegairahan keluarga besar Bulan Bintang memulihkan kembali kesadaran umat untuk kembali menjadikan PBB sebagai rumah perjuangan politik umat Islam.

 Hasil kajian forum aktifis Islam beberapa waktu lalu mengatakan bahwa parpol Islam masih lemah dalam  memperjuangan aspirasi dan kepentingan umat. Oleh karena itu, materi Muktamar difokuskan pada isu –isu penting dan strategis, sebut saja  fenomena Islam phobia, Islam Intoleran, tidak nasionalis, penyebutan Islam radikal yang dialamatkan kepada ormas dan tokoh Islam. Bahkan ada pimpinan partai sekuler yang secara terang-terangan menolak perda syariah (agama), itulah cara memarjinalkan umat Islam. Masalah kemiskinan, ekonomi, tenaga kerja asing (Cina), utang negara yang semakin banyak, devisit APBN serta urgensi pemindahan Ibu Kota Negara. Publik menyadari  kualitas Ketua Umum DPP PBB Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra (YIM), selaku pakar hukum tata negara, pemikir pemikiran Islam, tentu faham problem yang dihadapi bangsa ini. Akan tetapi, bagaimana mengartikulasi pemikiran YIM dalam realitas politik dan menjawab permasalahan tersebut di atas, bukanlah perkara gampang, ia membutuhkan kajian dari berbagai disiplin Ilmu serta memerlukan ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi tertentu, selain soliditas internal partai.

Sesungguhnya muatan materi Muktamar parpol Islam, selain membahas  kondisi umat Islam tingkat nasional- rejional (kawasan), penting pula menyikapi persoalan dunia Islam, seperti dikatakan Sayyd Qutb (Noorhaidi Hasan, 2012:38) bahwa “ kunci keberhasilan umat Islam untuk mengubah arah sejarah dan mengambil alih kendali kekuasaan dari antek –antek Barat yang dianggap tidak memiliki nilai dan semangat  kepemimpinaan untuk menciptakan dunia yang lebih baik dan berkeadilan” Dalam konteks Indonesia, meskipun berposisi mayoritas,  umat Islam terpinggirkan secara politik. Sementara pemerintah menggelar karpet merah menyambut kehadiran buruh dan pengusaha asal Cina mengisi lapangan kerja – mendominasi dunia usaha serta sumber-sumber ekonomi di bumi pancasila, atas nama investasi. Apakah kebijakan pemerintah ini dalam jangka panjang mengutungkan bagi masa depan rakyat dan bangsa Indonesia?

Adapun peroblem internal PBB juga tak mudah diurai, ketimpangan kualitas intelektual, pengetahuan organisasi, pengalaman  antar fungsionaris, sentralisasi kekuasan dalam menata kelola Partai, hingga masalah moral, menjadi wajib untuk dibenahi. Secara umum partai politik belum melaksanakan fungsinya secara optimal.  Parpol lebih banyak terlibat saat pemilu dan pilkada. Untuk itu, muktamirin perlu menghadirkan politik akal sehat dalam forum Muktamar, agar semua problem dapat diselesaikan secara  obyektif, jujur dan adil. Dengan kata lain, peserta Muktamar sebaiknya fokus pada materi Muktamar demi kemaslahatan umat dan bangsa. Jika Muktamirin mencukupkan diri pada calon Ketua Umum, berarti  Muktamar tidak menjawab problem partai, maupun masalah umat dan bangsa. Bila benar Muktamar  diarahkan untuk calon ketua umum dan dianggap sebagai hasil dari  ijtihad politik, maka Ijtihad  politik  yang di revisi.

Sejauh yang diketahui penulis  Steering Commtitte (SC) belum melakukan pembahasan materi Muktamar, justru disinyalir adanya mobilisasi dukungan mempertahankan jabatan ketua umum, seperti dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga berbasis masa Islam dalam Muktamarnya di Bali, secara aklamasi mengukuhkan jabatan Muhaimin Iskandar. Keputusan ini diambil muktamirin PKB, mungkin saja sebagai bentuk penghargaan. Boleh jadi,  PBB, melakukan cara yang sama, bedanya PKB memiliki wakil di DPR sedangkan PBB tidak. 

Hiruk pikuk Pilpres dan Pemilu sudah terlewati, namun langkah politik PBB berkonsekuensi pada perolehan suara PBB tidak mencukupi  parliamentary threshold,  bahkan PBB terbelah dua ( PBB poros Mekah vs Poros Bejing). Situasi ini diperparah dengan pembekuan sejumlah DPW dan DPC menjelang Muktamar,  menunjukkan wajah PBB kian buram. Para penguasa partai yang disebut pewaris Masyumi ini seperti tidak ikhlas, bila partai  dikelolah secara profesional dan berfungsi normal. Itu berarti kualitas intelektual fungsionaris DPP PBB – manejemen partai adalah dua diantara sekian akar masalah. Jika, hal ini tidak menjadi perhatian serius muktamirin, tentu terbuka peluang atau akan tiba waktunya langkah PBB  menjadi terhenti-  sulit mendapatkan jalan pulang. Sesungguhnya masalah –masalah tersebut di atas,  sejatinya dijadikan faktor penting dari materi Muktamar, sebagai ikhtiar PBB menjawab problem yang dihadapi umat dan  bangsa. 

Penulis adalah Dosen Fisip Universitas Jakarta dan Pemerhati Partai Politik Islam

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terkini

To Top