Headline

BEM UMJ Tantang Jokowi Dialog di Ruang Terbuka

Ketua BEM UMJ, Dheden Pertama

Nasionalpos.com, Jakarta – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta (BEM UMJ) memilih untuk melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana ketimbang bertemu Presiden Jokowi. BEM UMJ menantang Jokowi berdialog di ruang terbuka.

Ketua BEM UMJ, Dheden Pertama menegaskan sikapnya untuk menjaga kemurnian perjuangan mahasiswa bersama rakyat untuk menegakkan demokrasi dan hukum di Indonesia.

“Terima kasih pemerintah telah menyatukan gerakan mahasiswa dengan masalah bangsa saat ini. Kami tak pernah menolak bertemu Presiden, tapi kalau mau dilakukan di tempat terbuka. Dimana, semua bisa menyaksikan dan diliput media massa agar tidak ada isu-isu negatif yang bisa menodai perjuangan kami bersama rakyat. Kami mahasiswa tak akan pernah menghianati keyakinan apalagi menjual idealisme,” tegas Dheden kepada wartawan di depan Istana, Jakarta, Jumat (27/9/2019).

Penolakan Dheden bertemu Jokowi itu disampaikan menyikapi ajakan Jokowi untuk bertemu perwakilan mahaiswa di dalam Istana.

“Pak Jokowi kalau ingin bertemu sebaiknya ditempat terbuka saja. Supaya masyarakat semua tahu apa yang kita bicarakan, agar tidak terjadi negoisasi, untuk tidak mengkhianati gerakan hari ini,” terang Dheden yang datang ke depan Istana dengan ratusan massa BEM UMJ.

Massa BEM UMJ di Depan Istana Presiden

Dheden melanjutkan, sebenarnya ruang dialog sudah pernah disampaikan ke parlemen beberapa waktu lalu sebelum aksi, namun kurang mendapat perhatian. Meskipun, akhirnya anggota DPR menerima perwakilan mahasiswa di parlemen saat ribuan mahasiswa menggeruduk DPR RI pada Senin (23/9/2019) lalu.

“Jadi, kalau mahasiswa dianggap tak mau dialog, maka itu juga kurang fair. Kami sudah bertemu anggota DPR, itupun saat kami yang desak saat aksi kemarin. Tapi, hasilnya yak sesuai tuntutan kami,” jelasnya.

Menurutnya, yang diinginkan mahasiswa saat ini bukanlah sebuah negoisasi. Ia menegaskan bahwa Jokowi harus mengambil sikap yang tegas terhadap beberapa tuntutan yang menjadi isu bersama hari ini. Diantaranya, soal UU KPK dan RUU KUHP yang harus dibatalkan.

“Secara sederhana tuntutan kami tidak ingin dilemahkan dengan agenda pertemuan dengan Jokowi, tapi kami ingin tuntutan kami didengarkan. Batalkan UU KPK yang sudah disahkan DPR serta batalkan juga RUU KUHP, bukan ditunda,” pungkas Dheden. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terkini

To Top