Headline

Rijal Kobar Desak Anies Cabut Izin Pengembang Yang Kangkangi Pergub 132/2018

Nasionalpos.com, Jakarta – Ketua Komando Barisan Rakyat (KOBAR) Rijal mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menindak tegas pengembang yang diduga mengangkangi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik.

Rijal mengungkapkan kuat dugaan ada ‘pengembang nakal’ yang menarik keuntungan dari pengelolaan apartamen. Akibatnya, para penghuni dan pemilik apartemen dirugikan. Ia mencontohkan kisruh pengelolaan di Apartemen Mediterania Palace Residences, Kemayoran, Jakarta Pusat.

“Kami menduga bahwa pengembang Apartemen Mediterania Palace Residences, Kemayoran, Jakarta Pusat menjadi dalang dibalik kisruh di apartemen tersebut. Ini ‘pengembang nakal’ yang masih mau menarik keuntungan dari pengelolaan apartemen,” tandas Rijal kepada wartawan di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (22/10/2019).

“Makanya, kami minta agar Pak Anies selaku Gubernur DKI untuk menindak tegas ‘pengembang nakal’ itu. Karena, mengacu pada Pergub Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik seharusnya pengelolaan apartemen itu diserahkan sepenuhnya kepada penghuni atau pemilik apartemen melalui wadah organisasi penghuni apartemen. Mulai dari pengelolaan parkir, pembayaran tagihan listrik, air PAM dan lain-lain,” imbuhnya.

Rijal lantas mendesak agar Anies tidak mengabaikan masalah ini. Karena, penghuni apartemen adalah warga Ibukota Jakarta. “Pak Anies jangan tutup mata atas masalah ini. Pak Anies harus tindak tegas pengembangnya dengan cara mencabut izin usahanya,” tegas Rijal.

Lebih jauh Rijal mengungkapkan dugaan keterlibatan pengembang dalam pengelolaan apartemen tersebut dapat dilihat dari adanya ‘orang pengembang’ yang disusupkan dalam pengurus organisasi pengelola apartemen yang sudah tidak sah.

Mereka inilah yang ditengarai mengintimidasi penghuni dan pemilik apartemen. “Kami duga pengembang menyusupkan orang-orangnya yang nota bene bukan penghuni dan pemilik kedalam organisasi pengelola apartemen yang sebenarnya sudah tidak sah. Biar semua jelas, kami desak Pak Anies untuk memberi sanksi tegas kepada pihak-pihak yang merugikan para penghuni dan pemilik apartemen,” tandas Rijal.

Sebelumnya, Humas Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS), David Solihin mengaku para penghuni dan pemilik Apartemen Mediterania Palace Residences, Kemayoran, Jakarta Pusat merasa terganggu keamanan dan kenyamanannya.

Pasalnya, para pemilik dan penghuni akan dibatasi akses baik untuk masuk dan keluar apartemen karena dianggap tidak membayar iuran pengelolaan lingkungan (IPL), biaya air PAM dan listrik.

“Sebenarnya, para pemilik dan penghuni telah  melaksanakan kewajibannya dengan melakukan pembayaran ke rekening P3SRS  yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor 272 Tahun 2019 tertanggal 23 April 2019,” jelas David.

Pengesahan ini berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik yang diteken Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pada 5 Desember 2019.

Menurut David, Dengan terbitnya Pergub ini, secara dejure pengurus yang lama, yakni Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (P2RS) otomatis demisioner. Artinya, P2RS tak punya hak lagi untuk mengelola apartemen.

“P2RS tidak lagi memiliki legalitas hukum untuk mengelola sarana, prasarana serta aset yang ada di apartemen Mediterania,” jelasnya.

Namun, Pihak PLN pernah akan memutuskan aliran listrik ke apartemen lantaran tak kunjung menerima pembayaran, “Akhirnya kami ambil alih untuk melakukan pembayaran pada bulan September lalu agar penghuni tidak terganggu,” imbuhnya.

Untuk itu, pihaknya mengharapkan Pemprov DKI Jakarta segera turun tangan mengatasi persoalan ini. Agar para pemilik dan penghuni memiliki kepastian dalam memenuhi kewajiban dan hak para penghuni.

Sebelumnya, Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya juga telah menerima pengaduan soal penghentian fasilitas listrik dan air penghuni apartemen Mediterania Palace Residences, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Ketua Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P. Nugroho menuturkan pemutusan aliran listrik dan air pada Juli lalu mengakibatkan 500 penghuni dan 10 pengurus baru P3SRS jadi korban. Pemutusan aliran listrik itu merupakan tindakan dari pengurus lama yaitu P2RS.

“Padahal, merujuk Pergub DKI Nomor 132/2018 Tahun 2018 menyatakan hanya pemilik yang menghuni rusun mempunyai hak memilih pengurus baru. Nyatanya, pengurus lama justru masih menarik iuran pengelolaan IPL, air PAM dan listrik, serta fasilitas lain. Bahkan, P2RS menghentikan distribusi air dan listrik,” jelas Teguh.

Sementara itu, dari laman Pengadilan Jakarta Utara, saat ini P2RS tengah menggugat P3SRS lantaran dinilai melakukan perbuatan melawan hukum yang didaftarkan di PN Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 325/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst tertanggal 31 Mei 2019.

Saat ini, PN Jakarta Pusat masih melakukan proses persidangan sengketa ini. Selain P3SRS, PT. Bank BNI Persero, Tbk Cq. Bank BNI KK Mangga Dua Mall dan PT. Bank Centeral Asia Tbk Cq. BCA KCP Sunter Podomoro juga turut menjadi tergugat.

Sayangnya, hingga berita ini dimuat, pengurus P2RS, Ikhsan yang dikonfirmasi melalui telepon selular dan whatssapp tidak memberi jawaban. (wan)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terkini

To Top