Top News

FAI : Melantik Wamen Bukan Pejabat Karir, Presiden Melanggar UU?

Nasionalpos.com, Jakarta – Ketua Forum Aktivis Islam (FAI) DR Harjono mempertanyakan dasar hukum pengangkatan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju yang telah dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara, Jumat (25/10/2019).

Menurut Harjono, alasan pihaknya mempertanyakan dasar hukum pengangkatan dan pelantikan dua belas wakil menteri oleh Presiden mengacu pada Pasal 10 Undang-undang No. 39/2008 tentang Kementerian Negara.

“Kami pertanyakan dasar hukum Presiden mengangkat dan melantik para wakil menteri. Karena, tak sesuai atau bertentangan dengan Pasal 10 Undang-undang No. 39/2008 tentang Kementerian Negara,” tandas Harjono di Jakarta, Jumat (25/10/2019).

DR.-Harjono

Menurutnya, dalam penjelasan Pasal 10 Undang-undang No. 39/2008 tentang Kementerian Negara, Wakil Menteri adalah pejabat karir dan bukan anggota kabinet.

Karena itu, lanjutnya, mengangkat bukan pejabat karir sebagai Wakil Menteri, tidak sesuai dengan amanat UU Kementerian Negara.

Lebih lanjut Harjono menjelaskan, dalam Pasal 9 UUD 1945 jelas menyebutkan bahwa sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguhsungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat.

Adapun sumpah jabatan Presiden dan Wapres adalah ‘Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadiladilnya, memegang teguh UndangUndang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.’

“Nah, dalam sumpah jabatan Presiden dan Wapres jelas menyatakan akan memegang teguh UndangUndang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya. Pertanyannya apakah Presiden telah melanggar Pasal 9 UUD 1945?, Ini yang perlu dijelaskan Pemerintah  kepada masyarakat agar paham dan negara berjalan seuai koridor hukum” cetusnya.

Sebab, lanjut Harjono pengangkatan dan pelantikan para wamen itu menabrak Pasal 10 Undang-undang No. 39/2008 tentang Kementerian Negara.

“Dulu semasa era Presiden SBY, juga ada kasus Anggito Abimanyu dan Fahmi Idris yang batal dilantik sebagai Wamen Keuangan dan Wamen Kesehatan karena belum memenuhi persyaratan terkait kepangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).  Saat itu. keduanya belum memenuhi persyaratan Perpres 47/2009 khususnya Pasal 70 ayat 3 yang menyebutkan wakil menteri harus pegawai negeri dan menduduki jabatan struktural eselon I/a.  Karena, memang yang bisa diangkat dan dilantik jadi Wamen itu harus pejabat karier,” jelasnya.

Diketahui, hari ini (Jumat, 25/10/2019) Presiden Jokowi melantik dua belas wakil mentyeri di Istana Negara. Para wamen yang dilantik bukanlah pejabat karir pemerintahan. Mereka berasal dari partai politik dan kalangan profesional serta relawan Jokowi semasa kampanye Pilpres 2019.

Berikut adalah susunan nama wakil menteri Kabinet Indonesia Maju :

1. Wakil Menteri Luar Negeri: Mahendra Siregar

2. Wakil Menteri Pertahanan: Wahyu Sakti Trenggono

3. Wakil Menteri Agama: Zainut Tauhid Sa’adi

4. Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara

5. Wakil Menteri Perdagangan: Jerry Sambuaga

6. Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: John Wempi Wetimpo

7. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Alue Dohong

8. Wakil Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Budi Arie Setiadi

9. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN: Surya Tjandra

10. Wakil Menteri BUMN: Kartika Wirjoatmodjo

11. Wakil Menteri BUMN: Budi Gunadi Sadikin

12. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Angela Tanoesoedibjo. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Popular

To Top