Headline

Polisi dan Walikota Jakpus Diminta Tegas Terkait kasus Penyerangan Kantor P3SRS

Kantor P3SRS Apartemen Meditrania Palace, Kamayoran Jakarta Pusat pasca diserang oleh sekelompok orang tak dikenal

Nasionalpos.com, Jakarta – Ketua P3SRS (Perhimpunan Pemilik dan Penghuni satuan Rumah Susun) Apartemen Meditrania Palace. Kemayoran, Jakarta Pusat, Khairil Poloan meminta aparat keamanan dan Walikota Jakarta Pusat bertindak tegas atas kasus penyerangan kantor P3SRS oleh kelompok yang tidak jelas.

“Kasus penyerangan kantor P3SRS tidak hanya mengakibatkan kerusakan kantor, tapi juga ada korban luka dan yang tak kalah serius adalah trauma penghuni apartemen. Penghuni atau warga trauma menyaksikan aksi brutal sekelompok orang yang tidak jelas dari mana, tiba-tiba menyerang, merusak dan menganiaya. Makanya, kami minta aparat keamanan dan Walikota Jakarta Pusat untuk mengusut dan bertindak tegas atas kejadian ini,” tandas Khairil di Jakarta, Selasa (5/11/2019).

Khairil Poloan, Ketua P3SRS Apartemen Meditrania Palace, Kemayoran, Jakarta Pusat

Khairil menuturkan, peristiwa penyerangan itu  terjadi pada tanggal 3 November 2019 sekitar pukul  07.00 WIB sampai jam 11.00 WIB. Sekelompok orang tiba-tiba menyerang kantor P3SRS yang terletak di lantai bawah dekat pintu utama tower B apartemen. Sejumlah petugas keamanan internal (security apartemen) pun tak mampu menghalau massa yang beringas. Tak hanya merusak kantor, tapi juga ada korban luka dan trauma.

“Kasus ini sudah kami laporkan ke Polres Jakarta Pusat. Karena itu, kami harap ini bisa diselesaikan secara hukum dan menindak tegas pelaku dan otak di balik penyerangan ini,” tegasnya.

Khairil menduga, kasus penyerangan ini terkait adanya ketidakpuasan orang-orang yang masih merasa berhak sebagai pengurus baru pengelola apartemen. “Kami duga ini ada kaitannya dengan pihak-pihak yang merasa tidak puas dan mengklaim sebagai pengurus sah. Padahal, P3SRS inilah yang sah secara hukum,” ungkapnya.

Khairil menjelaskan, pengurus baru (P3SRS) yang dipimpinnya telah disahkan SK (Surat Keputusan) dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor 272 Tahun 2019 tertanggal 23 April 2019 dengan nama P3SRS. “P3SRS ini legal karena disahkan oleh Dinas Perumahan Rakyat DKI Jakarta dengan menerbitkan SK. Inipun sesuai Pergub 132 tahun 2018,” jelasnya.

Lebih lanjut Khairil memaparkan tata cara pemilihan pengurus P3SRS yang legal. Yakni, melalui pemungutan suara oleh para pemilik unit apartemen. Adapun para calon harus memenuhi persyaratan, yaitu harus pemilik sah unit apartemen yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan dan harus berdomisili di apartemen yang juga dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Saya ini pengurus lama, saya sebelumnya ketua pengurus lama. Saya dan beberapa orang mencalonkan diri karena diminta oleh penghuni dan pemilik apartemen ini. Untuk jadi calon Ketua P3SRS itu syaratnya harus sebagai pemilik unit yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan, jadi kalau cuma penyewa unit itu tidak bisa dicalonkan. Serta,  harus bertempat tinggal atau domisili di Apartemen Meditrania Palace, Kemayoran, Jakarta Pusat dengan dibuktikan KTP, jadi kalau yang tidak ber-KTP di alamat apartemen ini, maka tidak boleh dicalonkan. Dan, setelah melalui pemungutan suara, saya terpilih dan ada SK Dinas Perumahan Rakyat DKI Jakarta,” papar Khairil.

Karena itu, Khairil menilai aneh jika ada pihak tertentu yang mengklaim sebagai pengurus sah tapi bukan pemilik unit dan tidak berdomisili di Apartemen Meditrania Palace.

“Kok bisa ada yang tidak pernah dicalonkan sebagai ketua karena memang bukan pemilik dan tidak beralamat di Apartemen Meditrania Palace, tapi mengklaim pengurus sah. Inikan aneh dan jelas illegal. Makanya, Walikota Jakarta Pusat harus tegas menegakkan Pergub 132 tahun 2018. Kalau Walikota tidak bisa tegakkan Pergub, maka bagaimana mungkin slogan Pak Gubernur Anies, Maju Kotanya Bahagia Warganya itu bisa terwujud?,” pungkasnya. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Popular

To Top