Headline

Basa Basi Berantas Korupsi Ala Pemerintahan Jokowi

Ridwan Umar

Oleh : Ridwan Umar

Direktur Indonesia Attorney Watch

(Lembaga Pengamat Kejaksaan).

Nasionalpos. Com, Jakarta – Belum 100 (Seratus hari) usia kabinet kerja jilid II, Jokowi – Ma’ruf sudah ada dua keputusan yang mengundang kontroversi di tengah masyarakat. Bahkan, kedua keputusan itu makin membuat masyarakat tidak yakin terhadap pemerintah soal keseriusannya memberantas korupsi.

Keputusan pertama adalah menyetujui Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Presiden menyetujui Ahok sebagai Komut Pertamina yang diajukan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Ahok Jabat Komisaris Utama Pertamina Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 9/2009, yang memerintahkan Menteri BUMN menyampaikan hasil penjaringan calon direksi kepada Tim Penilai Akhir (TPA) untuk mendapatkan penilaian akhir. TPA terdiri dari Presiden (sebagai Ketua), Wakil Presiden (sebagai Wakil Ketua), Menteri Keuangan, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dan Sekretaris Kabinet (sebagai Sekretaris).

Berdaasarkan Inpres itu, maka Ahok ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) sejak tanggal 22 November 2019 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) dengan nomor Surat Keputusan SK-282/MBU/11/2019 tanggal 22 November 2019.

Ahok berada di posisi paling top di Pertamina didampingi dua Wakil Menteri yakni Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Penunjukan Ahok itu menyisakan kekecewaan di masyarakat, mengingat nama Ahok disebut dalam dua kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan korupsi (KPK). Yakni, kasus Sumber Waras dan pembelian lahan Cengkareng, Jakarta Barat, dimana kedua kasus tersebut merupakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat Ahok menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Untuk kasus pembelian lahan Cengkareng, Jakarta Barat seluas 4,6 hektare, berawal pada November 2015 saat Dinas Perumahan DKI membeli lahan itu dari Toeti Soekarno. Rencananya akan dibangun rumah susun. Lahan itu dibeli Pemprov DKI senilai Rp 648 miliar ditambah pajak Rp 20 miliar. Namun, itu  menjadi temuan BPK karena lahan tersebut telah ditetapkan Mahkamah Agung (MA) milik Dinas Kelautan dan Ketahanan Pangan DKI. Artinya, Pemprov DKI membeli lahannya sendiri.

Sedangkan untuk kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras pada Desember 2014, BPK menyebut ada indikasi kerugian negara Rp 191 miliar. Lahan seluas 3,6 hektare dibeli seharga Rp 755 miliar mengacu pada nilai jual obyek pajak (NJOP) sebesar Rp 20,7 juta per meter persegi. Namun, hasil audit BPK menemukan adanya prosedur pembelian sebagian lahan tersebut yang menyalahi aturan sehingga muncul temuan adanya indikasi kerugian negara.

Keputusan kedua adalah pemberian grasi kepada  terpidana kasus korupsi alih fungsi lahan Annas Maamun. Mantan Gubernur Riau itu dikurangi masa hukumannya setahun, dari 7 tahun menjadi 6 tahun penjara. Dengan begitu, Annas akan bebas 3 Oktober 2020 nanti.

Grasi tersebut berdasarkan keputusan presiden nomor 23/G tahun 2019 tentang pemberian grasi yang ditetapkan tanggal 25 Oktober 2019.

Pemerintah beralasan, pemberian grasi kepada Annas Maamun karena alasan kemanusiaan. Mengingat, Annas sudah berusia 78 tahun, dan mengidap berbagai penyakit.

Namun, apakah pemerintah lupa bahwa di Indonesia ini, korupsi itu masuk kategori kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Sebab, korupsi menimbulkan dampak luar biasa pada perekonomian bangsa.

Karena itu, para koruptor layak mendapat hukuman berat. Jika kondisi kesehatan yang dijadikan alasan untuk memberi keringanan hukuman kepada Annas, bagi masyarakat tidak relevan. Bukankah, para koruptor masih memiliki fasilitas izin berobat?

Begitupun soal usia Annas yang dianggap sudah lanjut. Bukankah saat melakukan korupsi itu Annas memang sudah berusia lanjut?. Kalau itu pertimbangannya, harusnya sejak awal Annas diganjar hukuman ringan saja atau dibebaskan saja. Biar rakyat tahu inilah basa basi pemerintahan Jokowi dalam memberantas korupsi. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terkini

To Top