Ekonomi

FSP KEP KSPSI 1973 Tegas Menolak Omnibus Law

Pengurus DPP FS KEP KSPI 1973

Nasionalpos.com, Jakarta – Dewan Pimpina Pusat (DPP) Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambagan  (FSP.KEP) KSPSI 1973 dengan tegas menolak RUU Cipta Kerja (Omnibus Law). Alasannya, Omnibus Law akan menghilangkan sejumlah hak para pekerja.

RUU Omnibus Law itu sendiri  telah diserahkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili pemerintah kepada pimpinan DPR RI. Surat Presiden (Surpres) yang disertakan draf dan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta kerja telah diserahkan Airlangga kepada Ketua DPR RI,Puan Maharani.  RUU yang terdiri dari 79 UU dengan 15 bab dan 174 pasal  akan dibahas pemerintah dengan DPR melalui tujuh komisi yang terlibat melalui mekanisme DPR.

Menurut Setia Budiman selaku salah satu Ketua DPP FSP KEP KSPSI 1973 , jika dikaji dan telaah pasal demi pasal dalam RUU ini, ternyata RUU Cipta Kerja Omnibus Law telah menghilangkan jaminan pendapatan dan jaminan sosial bagi para pekerja Indonesia yang selama ini sudah diatur dalam UU No 13/2003.

Setia Budiman

“RUU Cipta Kerja Omnibus Law ini jelas menghilangkan jaminan pendapatan dan jaminan sosial  para pekerja. Karena tu, harus ditolak,” tegas aktivis muda serikat pekerja ini dalam rapat Pleno DPP FS KEP  KSPSI 1973 yang diperluas, kemarin di Jakarta.

Dalam rapat tersebut, mayoritas peserta rapat  akhirnya setuju menolak RUU Cipta Kerja Omnibus Law. Mereka kawatir jika RUU ini disetujui, maka Pekerja Indonesia nasibnya seperti jaman jaman sebelum reformasi.

“Jangan karena pemerintah ingin menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia, lantas hak hak tentang kesejahteraan Pekerja dikurangi bahkan dihilangkan. Marilah kita buat keeseimbangan yang adil dalam bekerja dan berusaha di Indonesia, tanpa ada pihak yang dirugikan,”  tandasnya disambut teriakan setuju mayoritas peserta rapat. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terkini

To Top