Ekonomi

Pemerintah Jamin THR PNS Golongan I Sampai III Aman

Nasionalpos.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjamin penyediaan dana untuk anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi TNI, Polri serta Aparatur Sipil Negara (ASN khusus) golongan 1, 2 dan 3.

“Gaji ke-13 dan THR sudah kami usulkan ke Presiden yang akan diputuskan sidang kabinet. Perhitungan untuk ASN, TNI, Polri terutama kelompok pelaksana golongan 1, 2, 3 ASN, TNI, Polri, THR-nya sudah disediakan,” kata Sri Mulyani dalam rapat terbatas (Ratas) yang dipimpin Presiden Jokowi melalui video conference di Jakarta, Selasa (7/4/2020).

Meski begitu, lanjut Sri Mulyani, untuk pejabat negara eselon I dan 2 , Menteri dan anggota DPR menunggu penetepan presiden. “Sedangkan untuk pejabat negara nanti Presiden akan menetapkan seperti menteri, anggota DPR dan para pejabat termasuk eselon 1 dan 2. Jadi kami akan menyampaikan ke Presiden, Presiden masih minta instruksi kalkulasi difinalkan agar diputuskan presiden dalam minggu-minggu ke depan,” jelasnya.

Sebelumnya Pemerintah akan mengkaji kembali pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal itu akan dilakukan dalam rangka menghemat belanja  negara akibat wabah Virus Corona (COVID-19).

“Presiden meminta kami membuat kajian untuk pembayaran THR dan gaji ke-13 apakah perlu untuk dipertimbangkan lagi mengingat beban belanja negara yang meningkat,” ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI secara online di Jakarta, Senin (6/4/2020).

Alasan mengkaji pemberian THR dan gaji ke-13, lanjut Sri Mulyani, karena penerimaan negara pada tahun ini diprediksikan mengalami penurunan sebesar 10 persen yaitu Rp1.760,9 triliun atau hanya 78,9 persen dari target APBN 2020 Rp2.233,2 triliun.

Penyebab penerimaan negara turun di antaranya karena pemerintah menggelontorkan berbagai stimulus untuk memitigasi dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia.

“Bapak Presiden dan sidang kabinet masih akan melaksanakan beberapa langkah-langkah seperti tambahan bantuan sosial atau penghematan belanja,” imbuh Sri Mulyani.

Sementara itu, belanja negara meningkat hingga Rp2.613,8 dari sebelumnya Rp2.504,4 triliun. Jumlah itu untuk memenuhi kebutuhan meningkatkan kesiapan pada sektor kesehatan dan memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19. Serta kebutuhan untuk melindungi dunia usaha baik dalam bentuk pajak dan tambahan relaksasi.

Menurutnya,  dengan perkiraan belanja negara yang melebihi postur APBN 2020 maka untuk defisit diproyeksikan sebesar 5,07 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau meningkat dari Rp307 triliun menjadi Rp853 triliun pada tahun ini.

Karena itu, pemerintah berupaya menghemat belanja negara sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 yang meminta seluruh K/L dan pemerintah daerah untuk melakukan realokasi anggaran. (*)  

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terkini

To Top