Headline

Bupati Boltim Luapkan Kekesalannya Kepada Para Menteri

Bupati Boltim, Sehan Salim Landjar

Nasionalpos.com, Jakarta – Aturan tumpeng tindih dan kerap berubah-ubah dari para pembantu Presiden Jokowi membuat kesal Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Salim Landjar. Kekesalannya ditumpahkan dalam sebuah video berdurasi 2.06 menit yang beredar di media sosial, Minggu (26/4/2020).

Dalam video tersebut, Sehan Landjar terlihat duduk di atas kursi plastik warna merah. Di hadapan sejumlah orangm Sehan Landjar meluapkan kekesalannya terhadap aturan dari para menteri yang terus berubah-ubah dalam menghadapi wabah Covid-19.

“Menteri-menteri itu berlagak tidak salah main ubah aturan yang bikin kita pusing,” ujar Sehan Landjar mengawali luapan amarahnya.

Menurutnya, pemerintah pusat seharusnya menjalankan koordinasi yang baik dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini.

Pemerintah pusat semestinya percaya dan beri mandat penuh pada pemerintah daerah dengan memperketat pengawasan dari aparat penegak hukum

“Ini seakan-akan kita kepala daerah semuanya perampok. Beri saja kewenangan kita, diawasi KPK, polisi, kejaksaan kita akan libatkan semua. Tapi jangan (aturan) diubah-ubah bikin bingung,” tandasnya.

Sehan Landjar mengurai akibat aturan yang kerap berubah-ubah, kini banyak daerah yang mengalami keterlambatan dalam antisipasi Covid-19. Ini lantaran mereka bingung dalam mengubah APBD dan peruntukan dana desa.

“Kita jadi bingung, sekarang memasuki bulan Ramadhan, kita bingung, semua serba terdesak,” masih bernada meninggi.

Sehan Landjar lantas menyorot aturan dana desa. Di mana Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) meminta agar dana desa tidak digunakan untuk sembako.

Namun, kemudian ada surat dari Menteri Dalam Negeri mengharuskan daerah melakukan antisipasi dampak dari Covid-19 dan bencana alam dari dana desa.

“Mendes turun surat atas kesalahan dia. Yang lebih hebat di situ bahwa itu digunakan BLT (Bantuan Langsung Tunai), standarnya Rp 600 ribu, Boltim ada 4.700 KK lebih,” terangnya.

“Nah bagaimana dengan surat dari Mensos, yang PKH (Program Keluarga Harapan) tidak perlu lagi dapat sembako, tidak perlu dapat BLT. Gila PKH dari Rp 50 ribu sampai Rp 200 ribu per PKH,” sambung Sehan Landjar.

Menurutnya, aturan itu merupakan cara berpikir menteri yang tidak adil. Karena itu, dia berinisiatif mengambil kebijakan bahwa PKH tetap harus dapat.  “Aparat desa juga harus mendapatkan,” pungkasnya. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terkini

To Top