Headline

Mensos Akhirnya Serahkan Tanggung Jawab Sepenuhnya Kepada Pemda Untuk Distribusi Bansos

Nasionalpos.com, Jakarta – Kementerian Sosial akhirnya menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk mendistribusikan bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak Covid-19.

“Mekanisme pendataan atau alokasi per kelurahan/desa diserahkan full ke daerah. Kita tidak mengatur hal tersebut, supaya nanti tidak kacau,” kata Menteri Sosial Juliari Batubara melalui pesan singkat kepada wartawan, Senin (27/4/2020).

Mensos tak memungkiri bansos dari pemerintah pusat tak semuanya dapat disalurkan ke warga. “ Pihak yang paling mengetahui pendataan warga itu adalah pemda,” jelasnya.

Mensos pun berharap agar pemda hingga tingkat Kepala Desa atau RW dapat menyelesaikan secara kekeluargaan pembagian bansos itu dengan warga.

“Sudah pasti ada yang tidak terima. Makanya penyelesaiannya silakan pemda atur. Dibicarakan antarwarga, dipimpin Ketua RW atau kepala desa bisa,” ujarnya.

“Rakyat kita kan punya semangat gotong royong. Kalau yang sudah dapat, terus dapat lagi, kasih ke yang belum dapat. Saya yakin dapat diselesaikan kekeluargaan di level warga. Adat kita seperti itu,” imbuhnya..

Unuk diketahui, Pemerintah pusat melalui Kemensos sebelumnya telah menyalurkan dua jenis bantuan.

Pertama adalah bansos khusus berupa paket sembako senilai Rp600 ribu yang diberikan dua kali per bulan yakni senilai Rp300 ribu kepada 1,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di DKI Jakarta dan 600 ribu KPM di Bodetabek.

Bantuan kedua adalah Bansos Tunai (BST) sebesar Rp600 ribu per KPM yang disalurkan kepada 9 juta KPM di luar penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bansos Sembako di 33 Provinsi.

Kedua bansos akan disalurkan selama 3 bulan, pada April hingga Juni 2020.Namun proses distribusi bantuan itu disebut banyak mengalami kendala di lapangan.

Sebelumnya, Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Salim Landjar tumpahkan Kekesalannya terhadap para menteri yang mengubah-ubah aturan. Itu dimuat dalam sebuah video berdurasi 2.06 menit yang beredar di media sosial, Minggu (26/4/2020).

“Menteri-menteri itu berlagak tidak salah main ubah aturan yang bikin kita pusing,” ujar Sehan Landjar mengawali luapan amarahnya.

Menurutnya, pemerintah pusat seharusnya menjalankan koordinasi yang baik dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini.

Pemerintah pusat semestinya percaya dan beri mandat penuh pada pemerintah daerah dengan memperketat pengawasan dari aparat penegak hukum

“Ini seakan-akan kita kepala daerah semuanya perampok. Beri saja kewenangan kita, diawasi KPK, polisi, kejaksaan kita akan libatkan semua. Tapi jangan (aturan) diubah-ubah bikin bingung,” tandasnya.

Akibat aturan yang kerap berubah-ubah, kini banyak daerah yang mengalami keterlambatan dalam antisipasi Covid-19. Ini lantaran mereka bingung dalam mengubah APBD dan peruntukan dana desa.

Dia menyorot aturan dana desa. Di mana Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) meminta agar dana desa tidak digunakan untuk sembako.

Namun, kemudian ada surat dari Menteri Dalam Negeri mengharuskan daerah melakukan antisipasi dampak dari Covid-19 dan bencana alam dari dana desa.

“Mendes turun surat atas kesalahan dia. Yang lebih hebat di situ bahwa itu digunakan BLT (Bantuan Langsung Tunai), standarnya Rp 600 ribu, Boltim ada 4.700 KK lebih,” terangnya.

“Nah bagaimana dengan surat dari Mensos, yang PKH (Program Keluarga Harapan) tidak perlu lagi dapat sembako, tidak perlu dapat BLT. Gila PKH dari Rp 50 ribu sampai Rp 200 ribu per PKH,” sambung Sehan Landjar.

Menurutnya, aturan itu merupakan cara berpikir menteri yang tidak adil. Karena itu, dia berinisiatif mengambil kebijakan bahwa PKH tetap harus dapat.  “Aparat desa juga harus mendapatkan,” pungkasnya. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terkini

To Top