Headline

Rapat Dengar Pendapat DPRD Tanjungbalai diwarnai aksi keprihatinan warga

NasionalPos.Com, Tanjungbalai — Ditengah mewabahnya Pandemi Virus Corona Covid 19 ( Sars-Cov2 ) yang melanda Indonesia bahkan ratusan negara di dunia yang mengakibatkan merosotnya ekonomi di masing-masing negara.

Hal tersebut terjadi karena adanya kebijakan Lockdown yang diberlakukan oleh Pemerintah sejumlah negara dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia serta pembatasan keluar rumah.

Dengan demikian Pemerintah  harus memberikan bantuan bagi rakyat yang ekonomi rendah, baik berupa pemberian bantuan sembako maupun bantuan langsung tunai serta beberapa jenis bantuan lainnya. Sementara bagi kalangan pengusaha diberikan insentif ekonomi berupa pengurangan pajak atau pembebasan pajak untuk sementara serta beberapa kebijakan lain.

Pemberian bantuan baik oleh pemerintah daerah, provinsi maupun pusat terus diberikan di tiap-tiap daerah untuk menjamin keberlangsungan roda ekonomi terus berjalan.

Tentu bantuan sosial yang diberikan harus tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab.

Menindaklanjuti persiapan penyaluran bantuan langsung tunai kepada masyarakat, DPRD Tanjungbalai melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Pemko  dan Lurah Sekota Tanjungbalai , Rabu, (13/5/ 2020 ).

Selama ini Pemerintah sudah banyak memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu ( ekonomi rendah ) sebelum mewabahnya Pandemi Virus Corona Sars-Cov2, baik melalui Program  Keluarga Harapan maupun kebijakan lain.

Pada Rapat dengar Pendapat diwarnai oleh aksi unjuk rasa oleh sebagian masyarakat.

Masyarakat mengeluhkan adanya kejanggalan dalam data  penyaluran bantuan, orang yang telah pindah bahkan yang telah meninggal dunia namun namanya masuk dalam daftar penerima bantuan. Sedangkan masih banyak warga kurang mampu yang tidak masuk dalam Program Keluarga Harapan.

Salah seorang warga yang ikut dalam aksi tersebut yang berhasil diwawancarai oleh  NasionalPos.com mengatakan, “saya pak warga kurang mampu, tinggal bersama suami, anak dan cucu. Selama ini saya tidak mendapatkan bantuan seperti PKH. Anak saya satu mengalami  gangguan jiwa. Sementara Cucu saya tinggal bersama saya dan masuk dalam KK saya. Kemudian saya meminta kepada pihak kelurahan setempat untuk kira nya bisa mendapatkan bantuan perobatan anak saya, syukur saya mendapat kan Jamkesmas.

Untuk bantuan beras saya mendapat beras Madani. Tapi sejak kemarin Pemko memberikan bantuan sembako gratis berupa beras 10 kg, telur ayam 30 butir, minyak goreng sebotol kecil, beras Madani tak dikeluarkan padahal beras Madani kan kita bayar ?” Demikian tutur warga.

Salah seorang pemerhati  masyarakat Sinurat merasa miris melihat hal ini.

“Pemko sudah seharusnya melakukan verifikasi, Validasi dan sinkronisasi data kependudukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang mempunyai data kependudukan yang terus diperbaharui sesuai kondisi kependudukan adalah  kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan, sementara Dinas Sosial juga punya data penerimaan bantuan sosial. Pada sisi yang berbeda anggaran bantuan sosial  baik daerah maupun pusat dianggarkan melalui data pusat statistik. Padahal data statistik didata beberapa tahun sekali.  Namun jika dilakukan Validasi dan sinkronisasi data akan memakan waktu setidaknya sekitar setahun lamanya. Namun seharusnya seluruh data harus benar-benar Valid untuk memastikan data penerima bantuan tepat sasaran, karena jika tidak maka sangat rawan terhadap penyimpangan”. Ujar Sinurat.(*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terkini

To Top