Headline

Din Syamsuddin Paparkan Tiga Syarat Pemakzulan Pemimpin

NasionalPos.com, Jakarta – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menyatakan ada sejumlah syarat pemakzulan pemimpin yang wajib dipenuhi. Perysratan dimaksud mengacu pada tokoh pemikir politik Islam, Al Mawardi.

Hal itu dilontarkan Din dalam dalam seminar nasional bertema ‘Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Era Pandemi Covid-19’, Senin (1/6/2020).

“Pemakzulan itu dalam pendapat beberapa teoritikus politik Islam, Al Mawardi yang terkenal itu, pemakzulan imam, pemimpin, mungkin dilakukan jika syarat tertanggalkan,” kata Dn.

Syarat pertama adalah ketiadaan keadilan. Apabila seorang pemimpin menciptakan ketidakadilan atau menciptakan kesenjangan sosial di masyarakat maka sangat mungkin untuk dimakzulkan.

“Apabila tidak adil di masyarakat, hanya menciptakan satu kelompok lebih kaya dari yang lain, ada kesenjangan sosial ekonomi, sudah dapat makzul,” jelasnya.

Kedua,  ketiadaan ilmu pengetahuan. Hal ini merujuk pada kerendahan visi terutama tentang cita-cita hidup bangsa.

Menurutnya, dalam konteks negara modern, visi adalah cita-cita bangsa yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jika tidak diwujudkan oleh pemimpin sudah bisa menjadi syarat pemakzulan.

Ketiga, ketiadaan kemampuan atau kewibawaan pemimpin dalam situasi kritis. Dalam kondisi itu kerap terjadi ketika seorang pemimpin tertekan kekuatan dari luar, baik keluarga atau orang dekat. Din mengibaratkan kondisi itu seperti suatu negara yang kehilangan kedaulatan akibat kekuatan asing.

Lebih lanjut, Din menyatakan pemakzulan pemimpin sangat mungkin dilakukan apabila terjadi kepemimpinan represif hingga cenderung diktator.

Din pun menilai pemerintah Indonesia belakangan ini tak berbeda jauh dengan kondisi tersebut. Menurutnya, pemerintah saat ini tengah membangun kediktatoran konstitusional. Bentuk kediktatoran konstitusional ini terlihat dari berbagai kebijakan yang diterbitkan pemerintah.

“Saya melihat kehidupan kenegaraan kita terakhir ini membangun kediktatoran konstitusional, bersemayam di balik konstitusi seperti godok Perppu jadi UU, dan sejumlah kebijakan-kebijakan lain,” jelas Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini.

Bertolak dari pemikir Islam modern Rasyid Ridho, Din meminta agar masyarakat tak segan melawan kepemimpinan yang zalim apalagi jika melanggar konstitusi.

“Rasyid Ridho yang lebih modern dari Al Ghazali menyerukan agar melawan kepemimpinan yang zalim terutama jika membahayakan kehidupan bersama seperti melanggar konstitusi,” tandasnya. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terkini

To Top