Headline

Haris Azhar Desak KPK Jerat Nurhadi Pasal TPPU

Haris Azhar

NasionalPos,com Jakarta – Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru Haris Azhar mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengembangkan penyelidikan ke dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Penanganan kasus Nurhadi Cs tidak boleh hanya berhenti pada praktik suap dan gratifikasi yang telah ditangani oleh KPK,” tegas Haris dalam keterangan tertulis, Kamis (4/5/2020).

Untuk itu, Haris juga meminta KPK menyita asset-aset yang dmiliki Nurhadi. Dia membeberkan sejumlah harta kekayaan yang dimiliki oleh mantan Sekretaris Mahkamah Agung itu, di antaranya 7 aset tanah dan bangunan dengan nilai ratusan miliar rupiah, 4 lahan usaha kelapa sawit, 8 badan hukum dalam berbagai jenis baik PT hingga UD, 12 mobil mewah dengan harga puluhan miliar rupiah, 12 jam tangan mewah dengan nilai puluhan miliar rupiah.

Bahkan Haris menduga masih ada aset lain yang belum terjangkau KPK. Sebab, ada indikasi kuat bahwa Nurhadi menggunakan nama orang lain untuk aset-aset tersebut.

“Oleh karenanya, kami mendesak KPK untuk segera menindaklanjuti dugaan TPPU dengan segera menyita seluruh aset tersebut,” Haris yang mengaku sebagai salah satu pengacara whistleblower dalam perkara ini.

Seperti diketahui, Nurhadi dan menantunya Resky Herbiyono diamankan di sebuah rumah di daerah Jakarta Selatan pada Senin (1/6/2020).

KPK menetapkan Nurhadi bersama Rezky Herbiyono (RHE), swasta atau menantunya dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto (HS) sebagai tersangka pada 16 Desember 2019.

Nurhadi dan Rezky ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi senilai Rp46 miliar terkait pengurusan sejumlah perkara di MA.  Suap terkait pertama, perkara perdata PT MIT melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) (Persero) pada 2010. Suap kedua terkait pengurusan perkara perdata sengketa saham di PT MIT. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terkini

To Top