Headline

Untuk Persiapan Dana Tambahan, Kemendagri Minta KPU Tetapkan PKPU Pilkada 2020

NasionalPos.com, Jakarta – Kementerian Dalam negeri (Kemendagri) meminta Komisi Pemilihan Umum segera menetapkan Peraturan KPU tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 dalam kondisi bencana nonalam Covid-19. Agar Kemendagri segera persiapkan penambahan dana Pilkada yang mencapai Rp5.6 triliun.

“Kami sangat ingin ini cepat selesai, karena ini berkaitan dengan bagaimana kami merekonstruksi dukungan dana dari NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah),” kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendafri, Akmal Malik dalam uji publik virtual yang digelar KPU, Sabtu (6/5/2020).

Menurutnya, saat ini 270 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada tengah menunggu format pelaksanaan pilkada dari KPU. Untuk itu, daerah perlu menilik kembali kemampuan fiskal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai pilkada.

Akmal menyatakan Kemendagri mendorong daerah mengatur kembali APBD agar tidak mengganggu penanganan wabah Corona. Jika daerah tak mampu menanggung, tak menutup kemungkinan pembiayaan pilkada dibantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Itu kenapa Kemendagri sangat berkepentingan sekali mendapatkan data dan fakta yang fixed dari KPU. Inilah yang bisa kami gunakan sebagai dasar untuk melihat bagaimana perimbangan dana dari APBD dan dari APBN,” jelasnya.

Sebelumnya, KPU telah memaparkan keperluan dana tambahan untuk pilkada 2020 sebesar Rp 4,5 triliun hingga Rp 5,6 triliun. Angka ini didapat dengan skenario jumlah pemilih per Tempat Pemungutan Suara (TPS) maksimal 500 orang dan KPU menyediakan alat-alat pelindung sesuai protokol Covid-19. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terkini

To Top