Headline

Mantan Menpora Imam Nahrowi Dituntut 10 Tahun Penjara Terkait Suap Dana Hibah KONI

NasionalPos.com, Jakarta – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Tuntutan tersebut terkait kasus dana hibah Komite Olahraga Nasonal Indonesia (KONI) Tahun Anggaran 2018.

“Menyatakan terdakwa Imam Nahrawj terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa tindak pidana secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan,” kata jaksa KPK, Ronald Worotikan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (12/6/2020).

Selain itu, Jaksa juga menuntut Imam Nahrawi membayar uang pengganti sebesar Rp 19 miliar dan pencabutan hak politik untuk dipilih menjadi pejabat publik selama 5 tahun setelah menjalani masa hukuman.

Dalam tuntutannya, Jaksa menilai Imam Nahrowi terbukti menerima suap senilai Rp 11,5 miliar terkait pencarian dana hibah dari Kemenpora ke KONI. Suap diberikan untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan oleh KONI Pusat kepada Kemenpora tahun anggaran 2018.

Menurut Jaksa, suap itu diterima melalui asisten pribadinya, Miftahul Ulum. Selaku operator lapangan. Sementara, Ulum sudah dituntut 9 tahun penjara.

Jaksa juga menganggap Imam Nahrowi terbukti menerima gratifikasi senilai Rp 8,6 miliar selama menjabat sebagai menteri. Gratifikasi itu berasal dari Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy dan terkait Program Indonesia Emas.

Jaksa menilai Imam Nahrowi telah terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu alternatif pertama.

Selain itu, juga terbukti melanggar Pasal 12B ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kedua

Jaksa menilai hal yang memberatkan adalah perbuatan Imam telah menghambat perkembangan dan prestasi atlet Indonesia. Imam dinilai tidak kooperatif dan mengakui kesalahannya. Sementara, yang meringankan yakni, Imam bersikap sopan dan memiliki tanggungan keluarga. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terkini

To Top