Headline

Menkumham Bantah Jaksa Agung Soal Soal Keberadaan Joko Tjandra di Indonesia

Joko Tjandra

NasionalPos.com, Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membantah pernyataan Jaksa Agung Burhanuddin yang menyebut buronan Joko Tjandra berada di Indonesia sejak tiga bulan lalu. Diketahui, Joko Tjandra adalah buronan Kejaksaan terkait kasus Bank Bali.

“Dari mana data bahwa dia tiga bulan di sini? Tidak ada datanya, kok. Di sistem kami tidak ada, saya tidak tahu bagaimana caranya. Sampai sekarang tidak ada,” kata Yasonna melalui keterangan tertulis pada Selasa (30/6/2020).

Yasonna pun mengaku tak tahu keberadaan buronan Kejaksaan Agung itu. Karenanya, ia mengaku heran saat mendengar kabar Joko sudah ditangkap. “Kami heran juga. Jadi kami sudah cek sistem kami semuanya, tidak ada,” jelasnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin mempertanyakan pencekalan pihak imigrasi terhadap buronan kasus pengalihan hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra. Sebab, Joko Tjandra yang dicekal dan dikabarkan kabur ke luar negeri ternyata sudah kembali di Indonesia sejak tiga bulan lalu.

“Kalau ini sudah terpidana, seharusnya pencekalan ini terus-menerus dan berlaku sampai ketangkap. Ini akan menjadi persoalan kami nanti dengan imigrasi,” kata Burhanuddin dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung di DPR, Jakarta, Senin (29/6/2020).

Di sisi lain, Burhanuddin juga mengakui intelijen Kejaksaan Agung (Kejagung) lemah karena tak berhasil meringkus Djoko Sugiarto Tjandra saat berada di DKI Jakarta. Bahkan, Joko Tjandra bebas berkeliaran dan menyabangi Pengadilan Jakarta Selatan untuk mendaftar PK kasus Bank Bali. “Pada tanggal 8 Juni Djoko Tjandra informasinya datang di Pengadilan Jakarta Selatan untuk mendaftarkan PK-nya. Ini juga jujur ini kelemahan intelijen kami, tetapi itu yang ada,” tutur Burhanuddin

Burhanuddin pun mengaku pihaknya masih terua melakukan pencarian Djoko Tjandra. Jika buronan itu  hadir dalam persidangan, akan langsung dibekuk.

Sementara, Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Arvin Gumilang menjelaskan kronologi status Joko Tjandra, yang masuk daftar pencegahan dan Daftar Pencarian Orang (DPO).

Permintaan pencegahan atas nama Joko Soegiarto Tjandra dari KPK pada 24 April 2008. Pencegahan ini berlaku selama enam bulan.

Adapun red notice dari Interpol atas nama Joko Soegiarto Tjandra pada 10 Juli 2009. Lalu, pada 29 Maret 2012 terdapat permintaan pencegahan ke luar negeri dari Kejaksaan Agung RI dan berlaku selama enam bulan.

“Permintaan DPO dari Sekretaris NCB Interpol Indonesia terhadap Joko Soegiarto Tjandra alias Joe Chan (WN Papua Nugini) pada 12 Februari 2015. Ditjen Imigrasi menerbitkan surat perihal DPO kepada seluruh kantor Imigrasi ditembuskan kepada Sekretaris NCB Interpol dan Kementerian Luar Negeri,” jelas Arvin.

Pada 5 Mei 2020, ada pemberitahuan dari Sekretaris NCB Interpol bahwa dari red notice atas nama Djoko Soegiarto Tjandra telah terhapus dari sistem basis data terhitung sejak tahun 2014 karena tidak ada permintaan lagi dari Kejaksaan Agung.

Karena itu, Ditjen Imigrasi kemudian menghapus nama Djoko Soegiarto Tjandra dari Sistem Perlintasan pada 13 Mei 2020.

“Pada 27 Juni 2020, terdapat permintaan DPO dari Kejaksaan Agung RI. Sehingga nama yang bersangkutan dimasukkan dalam sistem perlintasan dengan status DPO,” kata Arvin. (wan)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terkini

To Top